Ketua DPRD DKI Dorong Tunjangan PNS yang Tangani COVID Dikembalikan 100%

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 08:42 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Kedatangan Prasetyo Edi tersebut untuk mengonfirmasi surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno yang menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta untuk menggelar formula E 2020 di kawasan Monas namun ternyata belum ada rekomendasi dari TACB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan 100 persen tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN. Prasetio mengatakan ASN yang dimaksud adalah yang berperan dalam penanganan COVID-19 di Ibu Kota.

Prasetio mengatakan, apabila tidak semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang TKD-nya dikembalikan 100 persen, dia meminta khusus bagi yang bekerja secara langsung dalam penanganan COVID-19.

Menurutnya, SKPD itu adalah Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Dinas Penanggulangan Bencana, Kebakaran, dan Penyelamatan (Gulkarmat); Dinas Lingkungan Hidup; serta Dinas Perhubungan.

"Sadar atau tidak, merekalah pahlawan-pahlawan kita di Jakarta. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di saat pandemi seperti ini," ujar Prasetio melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2020).

Prasetio mengatakan TKD ASN DKI dipotong sejak April 2020. Pemotongan itu diketahui sebesar 25 persen.

"Kita harus prioritaskan anggaran untuk program dan orang-orang yang bersentuhan langsung menangani pandemi," kata politikus asal PDIP ini.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan pihaknya akan meminta kepada dinas terkait untuk menindaklanjutinya. Sri juga akan meminta dinas terkait itu untuk menyerahkan surat permohonan disertai nama-nama ASN yang berhak menerima TKD 100 persen.

"Kita sudah punya pakemnya siapa saja yang mendapatkan. Tentu yang di kantor saja itu tidak perlu. Harus yang bertugas di lapangan. Jadi nanti saya minta kepada kepala dinas untuk mengajukannya segera," kata Sri.

Selanjutnya soal penjelasan pergub tentang pemangkasan TKD:

Selanjutnya
Halaman
1 2