detikNews
2019/09/04 18:50:58 WIB

Anies Nilai Penundaan TKD Efektif Dongkrak Kinerja PNS Pemprov

Arief Ikhsanudin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Anies Nilai Penundaan TKD Efektif Dongkrak Kinerja PNS Pemprov Anies Baswedan (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem penundaan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jika tidak memenuhi target. Gubernur Anies Baswedan menilai sistem itu efektif mendongkrak kerja bawahannya.

"Dari pengalaman tahun ini, dibanding tahun lalu, sekarang semuanya jadi giat, karena mereka harus mencapai target, karena memang namanya tunjangan kinerja berarti kinerjanya harus tercapai dulu baru dapat tunjangan. Kalau dulu target tercapai atau tidak tunjangan tetap dapat, sekarang diubah," ucap Anies kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).



Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir menyebut sistem evaluasi mulai dilakukan pada tahun ini. Setiap bulan, satuan kerja perangkat daerah membuat target untuk dicapai.

"Januari 2019, kita menerapkan pengevaluasian dengan standar SPS (Serapan Perkiraan Sendiri), sistem perencanaan target sendiri. Dia membuat standar perkiraan sendiri, tiap SKPD, anggaran yang mau diserapnya kira-kira mampu kegiatannya berapa persen dengan membuat kurva S," ucap Chaidir, saat dihubungi terpisah.

Tim yang berasal dari BKD, Inspektorat, dan Bappeda mengawasi pencapaian target. Jika target kurang dari 90 persen, ada penundaan TKD sebesar 20 persen.

"Nah, bila tidak sampai target SPS, maka SKPD tersebut akan mengalami penundaan pemberian TKD sebesar 20 persen dari yang dia terima setiap bulan kan kinerjanya nggak mencapai target," kata Chaidir.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com