Anies Nilai Penundaan TKD Efektif Dongkrak Kinerja PNS Pemprov

Anies Baswedan (Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem penundaan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jika tidak memenuhi target. Gubernur Anies Baswedan menilai sistem itu efektif mendongkrak kerja bawahannya.

"Dari pengalaman tahun ini, dibanding tahun lalu, sekarang semuanya jadi giat, karena mereka harus mencapai target, karena memang namanya tunjangan kinerja berarti kinerjanya harus tercapai dulu baru dapat tunjangan. Kalau dulu target tercapai atau tidak tunjangan tetap dapat, sekarang diubah," ucap Anies kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir menyebut sistem evaluasi mulai dilakukan pada tahun ini. Setiap bulan, satuan kerja perangkat daerah membuat target untuk dicapai.

"Januari 2019, kita menerapkan pengevaluasian dengan standar SPS (Serapan Perkiraan Sendiri), sistem perencanaan target sendiri. Dia membuat standar perkiraan sendiri, tiap SKPD, anggaran yang mau diserapnya kira-kira mampu kegiatannya berapa persen dengan membuat kurva S," ucap Chaidir, saat dihubungi terpisah.

Tim yang berasal dari BKD, Inspektorat, dan Bappeda mengawasi pencapaian target. Jika target kurang dari 90 persen, ada penundaan TKD sebesar 20 persen.

"Nah, bila tidak sampai target SPS, maka SKPD tersebut akan mengalami penundaan pemberian TKD sebesar 20 persen dari yang dia terima setiap bulan kan kinerjanya nggak mencapai target," kata Chaidir.

Jika tiga bulan berturut-turut salah satu SKPD tidak memenuhi target, penundaan 20 persen di bulan pertama gagal akan hangus.

Chaidir mencontohkan, jika ada SKPD yang mengalami kegagalan pada Januari sampai Maret, TKD Januari-lah yang ditunda hangus.

"Namun, pada bulan April ternyata dia berhasil, akan dibayar TKD dari Februari 20 persen, Maret 20 persen, plus di bulan April," ucap Chaidir.

Chaidir menyebut, sampai September, ada enam SKPD yang tidak memenuhi standar. Tapi dia tidak mau menyebutkan SKPD mana saja.

"Kalau sampai bulan ini ada enam SKPD. (Nggak bisa disebut) nanti kasihan dia," kata Chaidir.

Chaidir menyebut sistem ini membuat SKPD tidak asal membuat target, melainkan melihat kemampuan.

"Nah untungnya implikasinya lebih efektif. Satu SKPD lebih berhati-hati membuat perencanaan kegiatan kerja programnya secara terstruktur dan masif dan mempunyai indikator evaluasi keberhasilan yang tepat dahulu-dahulu, sebelum diberlakukan sama Pak Gubernur Anies ini orang buat rencana semaunya belanja semaunya," kata Chaidir.