Pemprov DKI Pastikan ASN Tetap Terima Tunjangan

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 14:07 WIB
Pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan. PNS di DKI Jakarta pulang lebih awal selama bulan puasa.
Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir memastikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tetap menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Tunjangan Kinerja Daerah (TPP/TKD). Menurutnya, hal tersebut masih sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020.

"Perlu saya garisbawahi juga, TPP/TKD masih mengacu pada Pergub No. 49 Tahun 2020. Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25 persen dan penundaan pembayaran sebesar 25 persen dari TPP/TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020. Saat ini, daftar penerima TPP/TKD sudah keluar di semua SKPD, sore nanti sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud. Besaran TPP/TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub. Sehingga, isu tersebut tidak benar," ujar Chaidir dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2020).

Chaidir mengatakan kabar adanya Pergub baru yang mengatur adanya pemotongan TPP/TKD itu tidak benar. Dalam pesan yang beredar, TPP/TKD akan dipotong sebesar 65 persen.

Untuk itu, Chaidir mengimbau para ASN DKI Jakarta tidak mudah terpengaruh pesan yang tidak benar. Menurutnya, BKD kini sedang menyelidiki sumber informasi hoax tersebut.

Apabila pesan tersebut dibuat oleh ASN, kata Chaidir, mereka dapat dijatuhi sanksi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2020 tentang hukuman disiplin PNS.

"Jika ditemukan bahwa informasi tersebut berasal dari ASN, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh atasan langsung. Karena, perbuatan itu telah melanggar PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS, dalam hal ini terkait penyebaran berita berantai, dan melanggar UU ITE yang nantinya akan melibatkan Kepolisian," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2