Yanuk Sri Mulyani Jadi Ketua KPU Perempuan Pertama di Sumbar

Jeka Kampai - detikNews
Senin, 09 Nov 2020 22:52 WIB
Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani
Foto: Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani (dok. istimewa)
Padang -

KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya punya pimpinan defenitif. Yanuk Sri Mulyani ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua KPU Sumbar melalui rapat pleno yang dilakukan sore tadi. Ia menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Ketua KPU Sumbar.

"Berdasarkan hasil rapat pleno, Senin sore, rupanya rekan-rekan di KPU memberikan amanah sebagai Ketua KPU Sumbar yang definitif kepada saya," kata Yanuk saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (9/11/2020).

Yayuk menggantikan Ketua KPU Sumbar yang sebelumnya Amnasmen. Amnasmen sendiri diberhentikan dari jabatan Ketua oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyidangkan perkara gugatan Bakal Calon Gubernur Sumbar dari jalur independen, Fakhrizal-Genius Umar.

Sebelum adanya ketua defenitif, KPU Sumbar juga sempat memiliki Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, yakni Gebril Daulay.

"Sesuai regulasi yang ada kita segera menindaklanjuti keputusan KPU RI atas putusan dari DKPP sebelumnya. Setelah Ketua diganti, kita sudah menunjuk Plt, saudara Gebril Daulai," jelas Yanuk.

DKPP memberhentikan dan memberi peringatan keras Amnasmen melalui putusannya dalam perkara 86-PKE-DKPP/IX/2020. Amnasmen tetap menjadi komisioner, karena hanya jabatannya yang dicopot.

Amnasmen dilaporkan bersama empat anggota KPU Sumbar lainnya. Mereka ialah anggota KPU Sumbar yang juga Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan, Izwaryani dan tiga anggota KPU Sumbar, yakni Yanuk Sri Mulyani, Gebril Daulai, serta Nova Indra.

Kasus ini dilaporkan bakal pasangan calon (bacalon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar perseorangan , Fakhrizal-Genius Umar. Fakhrizal-Umar merasa dirugikan atas keputusan KPU Sumbar soal formulir bukti dukungan Model BA-5.1-KWK Perseorangan.

Keputusan ini diketok dalam rapat pleno enam anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota; Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tantowi, dan Moch Affifuddin. Rapat digelar pada Rabu (21/10) dan dibacakan dalam sidang kode etik pada Rabu (4/11) kemarin.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu II Amnasmen selaku Ketua merangkap anggota KPU Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan," demikian keputusan DKPP dalam putusan salinan yang diunggah di situsnya seperti dilihat, Kamis (5/11).

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Izwaryani selaku Teradu I. Sementara itu, tiga anggota KPU lainnya hanya diberi sanksi peringatan. Mereka dinyatakan DKPP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Teradu I Izwaryani selaku anggota KPU Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan," demikian putusan DKPP.

"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu III Yanuk Srimulyani, Teradu IV Gebril Daulai, Teradu V Nova Indra masing-masing sebagai anggota KPU Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan," tambahnya.

Formulir tersebut wajib diisi calon pemilih atas dukungannya kepada pasangan independen. Namun banyak pendukung yang tak bersedia bertanda tangan meski sudah menyatakan mendukung. Akibatnya, banyak pendukung bacalon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

DKPP menyatakan KPU memiliki kewenangan membuat pedoman teknis dalam tahapan pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DKPP juga menyatakan formulir bukti dukungan Model BA-5.1-KWK Perseorangan merupakan instrumen bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk verifikasi faktual dan alat kontrol KPU. Formulir ini juga berguna apabila ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

(aud/aud)