Alasan MA Pecat Serka G yang Berhubungan Sesama Jenis dengan 8 Anggota TNI

Andi Saputra - detikNews
Senin, 09 Nov 2020 18:31 WIB
Caucasian woman holding gavel
Foto: Ilustrasi (iStock)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan Serka G dipecat setelah mengakui pernah berhubungan badan dengan sesama jenis terhadap 8 anggota TNI dan seorang PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Serka G awalnya dihukum bebas dan tidak dipecat. Lalu apa alasan MA memutuskan Serka G dipecat?

"Putusan kasasi. Kabul. Batal judex factie (Pengadilan Militer II-8 Jakarta-red). Mengadili sendiri. Terbukti dakwaan alternatif pertama. Pidana penjara 8 bulan dan dipecat dari dinas militer," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Senin (9/11/2020).

Serka G mengaku sudah pernah berhubungan dengan 8 orang anggota TNI dan 1 PNS di lingkungan Kemhan. Hal itu ia ceritakan saat menjadi saksi untuk terdakwa Serma T. Yaitu berhubungan badan dengan Kapten A, Sertu W, Serda R, Letkol D, Serda A, Kapten E, Mayor Y, Kapten A, dan PNS E.

Berikut alasan MA memecat Serka G:

1. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kesatu "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, harus dibatalkan, karena judex facti dalam putusannya dalam membuktikan dakwaan alternative kesatu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan judex facti dalam mempertimbangkan ketidakterbuktian dakwaan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM in casu adalah sebagai bentuk administrasi umum di lingkungan TNI AD, sehingga penyelesaian terhadap pelanggaran Surat Telegram Kasad tersebut adalah dengan hukum administrasi. Bahwa terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada surat dinas yang khusus ditujukan kepada Terdakwa yang berisi perintah untuk melaksanakan perintah kedinasan. Pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sejak tahun 2009 Kepala Staff TNI AD telah menerbitkan Surat Telegram yaitu Surat Telegram KASAD Nomor 1312/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang isinya antara lain mengenai larangan bagi Prajurit TNI AD melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual). Kemudian pada tahun 2012 terbit Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang isinya antara lain mengatur larangan bagi seluruh Prajurit TNI AD melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).
3. Bahwa Surat Telegram Kasad tersebut telah didistribusikan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD, maka selanjutnya disampaikan atau disosialisasikan kepada seluruh Prajurit TNI AD, agar ditaati dan dipatuhi serta dijadikan sebagai norma bagi para Prajurit TNI AD. Oleh karenanya, norma atau pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa Terdakwa setelah menjadi ajudan tidak lagi mengikuti apel Kesatuan Denma Mabesad, sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan, norma yang menyatakan larangan perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), tidak dapat dibenarkan, karena Surat Telegram Kasad tersebut sejak diterbitkan mengikat bagi seluruh Prajurit TNI AD tanpa kecuali.


4. Berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, telah terbukti pada bulan Maret 2010 Terdakwa telah melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual) dengan Kapten E. Kemudian perbuatan tersebut diulang kembali pada bulan April 2010. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berulangkali melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) yaitu pada bulan Agustus 2010 dengan Sertu W. Pada bulan Mei 2019 dengan PNS inisial E, dan Serma R pada tahun 2012.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan para Saksi tersebut telah bertentangan dengan Surat Telegram Kasad Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012. Dengan demikian, terang dan jelas perbuatan Terdakwa in casu melanggar ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuan.
7. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan Prajurit dan norma kehidupan sosial masyarakat.
8. Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan seorang Prajurit.

Lalu bagaimana pengakuan Serka G? Berikut pengakuan Serka G di persidangan: