Selain menuntut dibatalkannya UU No 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislative review, massa buruh di DPR, Jakarta Pusat, turut menuntut kenaikan upah minimum 2021. Mereka bahkan mengancam akan mogok kerja apabila tuntutannya tidak dipenuhi.
"Upah ini kan basic-nya dari pekerja, buruh. Tentunya dari pimpinan buruh tidak ngomong pun pasti anggota akan bertanya-tanya. Ketika upah tidak naik kami hakulyakin, kami pastikan akan terjadi pemogokan di daerah-daerah yang gubernurnya tidak menaikkan UMK. Tinggal mengonsolidasi, menentukan hari, itu pasti terjadi. Itu sudah tidak perlu lagi disosialisasikan ya," kata Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Azis di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).
Riden menyebut tanpa diminta pun buruh akan melakukan aksi mogok kerja apabila tidak ada kenaikan upah. Pemogokan akan dilakukan secara daerah atau nasional.
"Artinya namanya upah kan hak individu, hak perorangan, hak pekerja. Ketika itu tidak naik, maka dipastikan pemogokan akan terjadi secara daerah maupun nasional," ujar Riden.
Riden menyatakan pimpinan buruh sudah berkonsolidasi untuk melaksanakan aksi mogok kerja. Aksi itu tentu dilakukan di wilayah yang tidak ada kenaikan upah.
"Sudah dilakukan (konsolidasi) oleh pimpinan buruh, sudah kami lakukan, baik di Banten, Jawa Barat. Kalau DKI kan naik, Jawa Tengah naik, Jawa Timur naik. Jadi di daerah-daerah yang tidak naik saja, UMP-nya ya," jelasnya.
