Dana Otsus APBN 2021: Papua Rp 12 T, Aceh Rp 7 T, Jogja Berapa?

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 06 Nov 2020 12:10 WIB
Petugas menyusun uang di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Jumat (17/6/2016). Bank BUMN tersebut menyiapkan lebih dari 16.200 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melayani kebutuhan uang tunai saat lebaran. BNI memastikan memenuhi seluruh kebutuhan uang tunai yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 62 triliun atau naik 8% dari realisasi tahun sebelumnya. (Foto: Rachman Harryanto/detikcom)
Ilustrasi uang (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021. Salah satunya adalah alokasi Dana Otonomi Khusus (otsus) ke Papua, Aceh, dan Yogyakarta. Dapat berapa ketiga wilayah khusus itu?

"Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.302.919.182.000," demikian bunyi Pasal 14 ayat 1 UU APBN 2021 yang dikutip detikcom, Jumat (6/11/2020).

Dana Rp 21 triliun itu disebar untuk:

1. Alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 7,8 triliun. Yaitu Papua mendapatkan Rp 5,4 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 2,3 triliun.
2. Papua juga mendapatkan data tambahan infrastruktur sebesar Rp 4,3 triliun. Dibagi ke Papua sebesar Rp 2,6 triliun dan Papua Barat Rp 1,7 triliun.
3. Alokasi Dana Otsus Aceh sebesar Rp 7,8 triliun.
4. Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 1,3 triliun.

"Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan kinerja penyerapan realisasi anggaran tahun 2020," demikian bunyi Pasal 14 ayat 4 dalam UU yang ditandatangani pada 26 Oktober 2020 itu.

Dalam Bab Penjelasan, disebutkan pembagian antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan berdasarkan hasil penilaian kegiatan berskala prioritas tinggi atas usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Serta indikator yang menggambarkan aspek kewilayahan.

"Antara lain berupa jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kabupaten/kota, jumlah kampung (desa), dan rata-rata IKK dengan proporsi alokasi DTI dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 40% (empat puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat," bunyi penjelasan Pasal 14 ayat 2 huruf c.

Dana Otonomi Khusus di atas berdasarkan UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun Dana Keistimewaan DIY berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya
Halaman
1 2