Komisi II Minta Setneg-Pemprov DKI Duduk Bersama Cari Solusi Sertifikasi Monas

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 19:19 WIB
Proyek revitalisasi Monas bagian selatan yang penuh polemik sudah selesai dikerjakan. Berikut deretan foto-foto sejak polemik proyek ini mencuat hingga masuk babak akhir.
Tugu Monas (Foto: Tim detikcom)
Jakarta -

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pemprov DKI Jakarta sama-sama ingin diatasnamakan untuk sertifikat kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Komisi II DPR meminta kedua belah pihak berunding.

"Toh ini sama-sama bukan milik pribadi kan, milik negara semua kan. Karena milik negara ya masukkan aja itu dalam konteks aset negara. Rundingan dulu aja, nanti atas namanya mau Pemprov DKI, mau Setneg, menurut saya tidak ada masalah, toh tidak bisa dikuasai secara privat kan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).

Saan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi penengah antara Setneg dengan Pemprov DKI. BPN menurutnya bisa memutuskan penguasan aset Monas akan diatasnamakan Pemprov DKI ataupun Setneg.

"Jalan tengahnya menurut saya gini aja, minta nanti Setneg sama Pemprov DKI bisa rundingkan apakah masih seperti hari ini, pengelolaan diberikan ke DKI, pengawasannya tetap Setneg, tapi penguasaan asetnya itu nanti BPN yang menentukan," ujar Saan.

"Dulu kan kalau yang Setneg itu Kemayoran, Senayan, ada beberapa yang memang kawasan-kawasan itu miliknya Setneg. Menurut saya kalaupun soal berkaitan dengan Monas itu ya BPN dalam hal ini memfasilitasi aja Setneg dan Pemprov DKI untuk sama-sama membicarakan," lanjut dia.

Menurut Saan, kawasan Monas menjadi milik bersama karena meski wilayahnya ada di DKI, namun Monas sudah menjadi semacam simbol nasional. Pemerintah pusat dalam hal ini dinilainya juga ikut bertanggung jawab terhadap Monas.

"Kalau Monas ini kan milik bersama, walaupun dia ada di pemerintahan DKI, tapi dia kan menjadi simbol nasional juga. Karena ini menjadi simbol nasional tentu pemerintah pusat juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola Monas kan, karena ini menjadi salah satu kebanggaan dan simbol nasional kita," tutur Saan.