Setneg dan DKI Sama-sama Ingin Sertifikat Monas, KPK Pantau Prosesnya

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 12:03 WIB
Proyek revitalisasi Monas bagian selatan yang penuh polemik sudah selesai dikerjakan. Berikut deretan foto-foto sejak polemik proyek ini mencuat hingga masuk babak akhir.
Monas (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

KPK menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait upaya sertifikasi tanah Monumen Nasional (Monas). KPK ikut memantau perkembangan sertifikasi Monas di mana ada perbedaan antara Setneg dan Pemprov DKI.

Rakor itu dihadiri oleh Sekretaris Kemensetneg Setya Utama, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta Dwi Budi Martono, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono. Ada juga Inspektur Kemensetneg, Kepala Biro Umum Kemensetneg, Kepala Bagian Barang Milik Negara (BMN) Kemensetneg, Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Pusat, Asisten Deputi Perekonomian, dan Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas.

"Bagi KPK, intinya adalah bahwa aset tanah negara, termasuk tanah Monas, harus dikuasai oleh negara. Jangan sampai aset negara dikuasai oleh pihak lain. Oleh karena itu, fokusnya adalah agar ada percepatan sertifikasi aset, sehingga aset dapat diselamatkan dan dikelola oleh negara," kata penanggung jawab Satgas Wilayah II KPK Basuki Haryono, dalam keterangannya, Kamis (5/11/2020).

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kemensetneg kepada KPK, hingga kini tanah kawasan Monas belum bersertifikat. Kawasan Monas masih berada dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anies Ingin Sertifikat Monas Atas Nama DKI

Dalam keterangan KPK, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mensertifikasi tanah Monas atas nama Pemprov DKI Jakarta. Usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Gubernur DKI Jakarta sudah mengirimkan surat kepada Presiden, bahwa kami akan melakukan pensertifikasian Monas atas nama Pemprov DKI. Selanjutnya, Gubernur sudah pula menyampaikan surat usulan pensertifikasian Monas kepada BPN," ujar Kepala BPAD DKI Jakarta Pujiono dalam keterangan dari KPK.

Setneg Juga Ingin 'Atas Nama' Sertifikat Monas

Keinginan Gubernur Anies Baswedan tidak sejalan dengan keinginan Kemenseteg. Keterangan dari KPK menceritakan, Kemensetneg pada 23 September 2020 telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Disebutkan, telah disepakati perlu ada pertemuan tripartit antara Kemensetneg, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta.

Pada 24 Juli 2019, Kemensetneg telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk menerbitkan hak atas tanah Monas dengan sertifikat hak pakai atas nama Kemensetneg.

Selanjutnya
Halaman
1 2