Komisi X Tak Setuju Kisruh Guru Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama Dibawa ke Polisi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 14:57 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.
Foto: Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Azizah-detikcom)
Jakarta -

Komisi X DPR RI menilai laporan terhadap guru SMAN 58 Jakarta berinisial TS ke polisi karena mengajak murid-murid memilih ketua OSIS seagama berlebihan. Komisi X menyarankan agar polemik guru mengajak muridnya pilih ketua OSIS seagama diselesaikan sesuai kode etik ASN.

"Pelaporan oknum guru karena diduga menyebarkan pesan bernuansa SARA saat proses pemilihan Ketua OSIS di lingkungan SMAN 58 Jakarta ke kepolisian merupakan tindakan berlebihan. Tindakan tersebut dalam pandangan kami masih dalam kerangka pelanggaran kode etik sebagai ASN yang harus memegang nilai-nilai dasar, yakni teguh terhadap ideologi Pancasila," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).

Menurut Huda, apa yang dilakukan guru TS tidak mendidik dan seharusnya sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah mengatur sanksi disiplin bagi ASN yang diduga menyebarkan pesan bernuansa SARA. Politikus PKB itu pun menyentil Kemendikbud yang dinilai seharusnya bisa memberikan pembinaan kepada para guru.

"Kami berharap Kemendikbud dan Dinas Pendidikan terus melakukan pembinaan kepada semua stakeholder pendidikan, utamanya kepada para guru sebagai ujung tombak pendidikan di Tanah Air untuk selalu teguh dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 45, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika," ujar Huda.

"Langkah ini penting mengingat saat ini harus diakui adanya ide-ide transnasional yang menyusup ke berbagai jenjang pendidikan untuk mengajarkan cara pandang keagamaan yang radikal dan ekstrem," lanjut dia.

Di sisi lain, Huda menilai pemilihan Ketua OSIS adalah momentum pembelajaran bagi para siswa bagaimana demokrasi bisa diterapkan dengan benar. Karena itulah, menurutnya, guru harus mendorong siswa memilih berdasarkan kapabilitas, bukan didasarkan pada SARA.

"Dengan demikian, seorang siswa ke depannya akan terbiasa memilih calon pemimpin di berbagai level kepemimpinan dengan mengedepankan rasionalitas berdasarkan kapabilitas dan integritas calon, bukan sekadar ikatan SARA yang bersifat emosional," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai masalah guru TS seharusnya diselesaikan bersama Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan. Persoalan itu menurutnya tidak perlu dibawa ke ranah hukum.

"Saya selalu berprinsip urusan pendidikan harusnya bisa diselesaikan oleh dunia pendidikan lebih dahulu. Jangan dikit-dikit dibawa ke ranah pidana. Karena di situ ada proses belajar mengajar dan pengawasan berjenjang, ada guru, ada orang tua, Kepsek, Komite, ada Disdik, dan ada Kepala Daerah," ujar Dede.

Namun demikian, politikus Partai Demokrat itu menyayangkan tindakan guru TS yang mengajak memilih ketua OSIS seagama. Bagi Dede, para siswa seharusnya dibiarkan menentukan pilihannya sendiri.

"Kalau masalah keyakinan itu menjadi hak masing-masing untuk memilih. Tapi yang tidak benar adalah seorang guru mengintervensi proses demokrasi atau pemilihan (ketua) OSIS. Mestinya seorang guru cukup mengawasi dari luar sesuai mekanisme aturan yamg berlaku saja. Karena proses OSIS adalah pembelajaran demokrasi pertama dari siswa, tidak boleh diintervensi oleh orang lain," kata dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2