Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan 1 anggota Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng) dan empat anggota Bawaslu Banggai. Kasus ini dilaporkan Bupati Banggai Herwin Yatim karena gagal maju ke Pemilihan Bupati (Pilbup) Banggai 2020.
Herwin Yatim awalnya melaporkan enam orang yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 109-PKE-DKPP/X/2020. Mereka yang dilaporkan ialah:
- Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai, Bece Abd Junaid (Teradu I)
- Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Muh Adamsyah Usman (Teradu II)
- Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Nurjana Ahmad (Teradu III)
- Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Marwan Muid (Teradu IV)
- Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Moh Syaiful Saide (Teradu V)
- Anggota Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen (Teradu VI)
Keputusan ini diketok dalam rapat pleno enam anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota; Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tantowi, dan Moch Affifuddin. Rapat digelar pada Rabu (21/10) dan dibacakan dalam sidang kode etik pada Rabu (4/11) kemarin.
"Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Bece Abd Junaid, selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Teradu II Muh. Adamsyah Usman, Teradu III Nurjana Ahmad, dan Teradu IV Marwan Muid masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai sejak Putusan ini dibacakan," demikian keputusan DKPP dalam putusan salinan yang diunggah di situsnya seperti dilihat, Kamis (5/11/2020).
Kelima anggota Bawaslu Banggai tersebut dilaporkan Herwin karena menerbitkan Rekomendasi Nomor 502/K.ST-01/PM.05.01/V/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 1 Mei 2020, dan Surat Nomor 829/K.Bawaslu.ST-01/PM.05.01/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 tentang Penegasan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Rekomendasi dan surat tersebut yang menyebabkan Teradu (Herwin) kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi calon bupati pada Pilbup 2020.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan Bawaslu Banggai karena Herwin melakukan pergantian jabatan pejabat di lingkup Pemkab Banggai pada April 2020. Sebab, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat mulai terhitung tanggal 23 Maret 2020 atau enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah kecuali mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
"Rekomendasi dan surat a quo sebagai penerusan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan temuan atas dugaan pelanggaran yang bersumber dari informasi awal berupa dokumentasi foto pelantikan pejabat administrator eselon III-A di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang diperoleh Teradu I sampai dengan Teradu IV dari media sosial grup WhatsApp Panwascam 2020 pada Rabu, 22 April 2020 sekitar pukul 12.20 Wita serta video pada sekitar pukul 15.08 Wita," terang DKPP.
Lima anggota Bawaslu Banggai menilai Herwin melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah. Sementara Moh Syaiful Saide selaku Teradu V punya pendapat berbeda (dissenting opinion). Dia menilai info di grup WA Panwascam 2020 soal pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Banggai belum memenuhi unsur formil karena belum terdapat salinan SK Bupati Banggai atas pelantikan tersebut.
