Angkat Timses Calon di Pilkada Jadi PPS, 4 Anggota KPU Maros Disanksi DKPP

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 12:53 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Ilustrasi putusan majelis (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Anggota KPU Maros, Sulawesi Selatan, Syaharuddin dijatuhi sanksi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena mengangkat timses calon bupati (cabup) menjadi anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS). Sedangkan tiga anggota KPU Maros lainnya diberi sanksi peringatan.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu III Syaharuddin selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros terhitung sejak putusan ini dibacakan," demikian putusan DKPP yang dilansir di website-nya, Kamis (5/11/2020).

Putusan itu diketok pada Rabu (4/11). Putusan diketok oleh anggota DKPP Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Pramono Ubaid Tanthowi.

"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu II Umar, Teradu IV Mujaddid, dan Teradu V Meilany selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar majelis.

Kasus bermula saat Nurul Fadhilah Aldafisa ditetapkan memenuhi syarat sebagai anggota PPS Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, pada 20 Maret 2020. Padahal Aldafisa merupakan pendukung bakal pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Maros, AS Chaidir Syam dan Suhartina Bohari.

"Seharusnya Nurul Fadhilah Aldafisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, karena berdasarkan Pasal 72 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar DKPP.

Pasal yang dimaksud berbunyi:

Anggota PPS harus memenuhi syarat mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Selain itu ketentuan Pasal 72 huruf e juga mensyaratkan tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan partai politik.

"Ketentuan tersebut sepatutnya dipahami spiritnya bertujuan menjaga imparsialitas penyelenggara pemilu," bebernya.

Selanjutnya >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2