.webp)
Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, mempertanyakan alasan pengalihan lokasi rapat tersebut. Menurutnya, bila pejabat melanggar, akan sulit mengatur masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuat.
"Kalau dari DPRD kemudian bisa dijelaskan secara rinci agenda yang dilakukan di sana dan tujuannya jelas, publik ini kan bisa tercerahkan. Jangan sampai ini kan para pejabat publik, yang seharusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi, kalau pejabat publiknya saja bisa melakukan seperti ini, jangan harap masyarakatnya kemudian melakukan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Ini akan lebih sulit untuk masyarakat sendiri percaya pada kebijakan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan," katanya, Rabu (21/10).
(aik/azr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
