Polri Tepis Jaksa Sebut Napoleon Minta Rp 7 M buat Petinggi, Ini Kata Kejagung

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 21:20 WIB
Jaksa Ali Mukartono, di kasus Ahok
Jampidsus Ali Mukartono (Haris Fadhil/detikcom)
Jakarta -

Polri menyatakan dakwaan jaksa soal Irjen Napoleon Bonaparte meminta jatah suap Rp 7 miliar untuk petinggi tidak ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menanggapi itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan apa yang dilontarkan jaksa penuntut umum (JPU) sudah pasti tertuang dalam BAP.

"Tidak mungkin, pasti ada (di BAP). Masa jaksa tahu dari mana, emang dukun dia," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono, kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2020).

Ali menerangkan jaksa penuntut umum (JPU) tidak mungkin menambahkan isi dakwaan. Sebab, surat dakwaan, sebut Ali, mengacu pada berkas perkara yang sah dibuat atas sumpah jabatan penyidik.

"Tidak bisa (ditambahkan). Itu kalau surat dakwaan dari berkas perkara yang sah atau yang sah dibuat atas sumpah jabatan oleh penyidik," ucap Ali.

Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte (NB) disebut jaksa meminta jatah suap lebih sebesar Rp 7 miliar ke Djoko Tjandra untuk diberikan kepada petingginya. Menanggapi hal tersebut, Polri menjelaskan bahwa dakwaan jaksa kepada Napoleon tidak ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Jadi gini, apa yang disampaikan saudara tersangka NB di pengadilan kemarin itu sudah saya konfirmasi kepada penyidik, tidak ada di dalam BAP. Jadi pengakuan yang bersangkutan di persidangan ya silakan itu kan fakta persidangan. Tapi fakta penyidikan tidak ada di dalam BAP. Bagaimana kelanjutannya tentunya nanti kita sama-sama lihat ini kan baru awal," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Awi kemudian mempertanyakan mengapa pernyataan tersebut muncul di pengadilan sementara tidak disebutkan dalam BAP. Awi meminta semua pihak tetap menunggu perkembangan lebih lanjut.

Awi menyampaikan bahwa tim jaksa penuntut umum (JPU) mempunyai hak memeriksa ulang tersangka. Hal itu dapat dilakukan bila ada hal yang belum jelas.

"Tapi begini, JPU itu berhak memeriksa ulang. Kalau memang ada sesuatu yang belum jelas, diperiksa bisa. Tapi dari penyidiknya saya tanyakan begitu," imbuhnya.