Jaksa Sebut Irjen Napoleon Minta Rp 7 M buat Petinggi, Polri: Tak Ada di BAP

Kadek Melda Luxia - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 18:46 WIB
Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang pembacaan surat dakwaan. Irjen Napoleon didakwa menerima suap Rp 6 miliar terkait penghapusan status buronan Djoko Tjandra.
Irjen Napoleon Bonaparte (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte (NB) disebut jaksa meminta jatah suap lebih sebesar Rp 7 miliar ke Djoko Tjandra untuk diberikan kepada petingginya. Menanggapi hal tersebut, Polri menjelaskan dan mengatakan bahwa dakwaan jaksa kepada Napoleon tidak ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Jadi gini, apa yang disampaikan Saudara tersangka NB di pengadilan kemarin itu sudah saya konfirmasi kepada penyidik, tidak ada di dalam BAP. Jadi pengakuan yang bersangkutan di persidangan ya silakan itu kan fakta persidangan. Tapi fakta penyidikan tidak ada di dalam BAP. Bagaimana kelanjutannya tentunya nanti kita sama-sama lihat ini kan baru awal," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2020).

Awi kemudian mempertanyakan mengapa pernyataan tersebut muncul di pengadilan sementara tidak disebutkan dalam BAP. Awi meminta semua pihak tetap menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Kemarin waktu pembacaan tuntutan disampaikan demikian, yaitu yang disampaikan yang bersangkutan. Nanti kita sama-tunggu bagaimana perkembangannya tentunya nanti kita sama-sama perhatikan, tentunya menjadi bahan evaluasi yang dipertanyakan gitu, waktu diperiksa kenapa dulu tidak menyampaikan itu tapi kenapa sekarang di pengadilan menyampaikan itu," ujarnya.

Awi menyampaikan dakwaannya yang disampaikan jaksa merupakan pernyataan dari Napoleon sendiri. Dirinya juga sudah mengecek langsung kepada penyidik terkait hal tersebut, tapi pernyataan yang bersangkutan tidak ada dalam BAP.

"Bukan (surat dakwaan), kan pengakuannya. Kalau kemarin saya tanya penyidik, katanya nggak ada (di BAP)," tutur Awi.

Awi menyampaikan bahwa tim jaksa penuntut umum (JPU) mempunyai hak memeriksa ulang tersangka. Hal itu dapat dilakukan bila ada hal yang belum jelas.

"Tapi begini, JPU itu berhak memeriksa ulang. Kalau memang ada sesuatu yang belum jelas, diperiksa bisa. Tapi dari penyidiknya saya tanyakan begitu," imbuhnya.

Seperti diketahui, Irjen Napoleon disebut jaksa menyinggung perihal 'petinggi' dalam sengkarut aliran suap dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Napoleon disebut jaksa meminta Rp 7 miliar untuk mengurus keperluan penghapusan red notice dan status buronan Djoko Tjandra yang merupakan terpidana kasus hak tagih Bank Bali.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (2/11). Irjen Napoleon yang didakwa menerima suap diduga meminta jatah suap yang lebih ke Djoko Tjandra dengan klaim bukan untuk dirinya saja.

Selanjutnya >>>