Bos-bos MeMiles Divonis Bebas, Gugatan Penundaan Bayar Utang Bermunculan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 02 Nov 2020 17:45 WIB
Barang bukti kasus investasi bodong MeMiles kini mencapai Rp 147 miliar. Sebelumnya ada tambahan Rp 3,5 miliar dari rekening Ari Haryo Wibowo Harjojudanto atau Ari Sigit.
Foto ilustrasi barang bukti investasi MeMiles. (Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)
Jakarta -

Petinggi MeMiles divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yaitu Sanjay, Fatah Suhanda, Sri Widyaswatim Prima Handika, dan Martini Luisa. Di sisi lain, kini malah bermunculan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke perusahaan MeMiles, Kam and Kam.

Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), Senin (2/11/2020), sedikitnya ada 3 nomor gugatan yang diajukan. Semua terkait PKPU.

Pertama, diajukan oleh Priyanim Tuti Herlinda dan Meiry Verdiana. Berikut petitumnya:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PEMOHON PKPU adalah pemegang hak tagih (Kreditor) dari TERMOHON PKPU;
3. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/ PT. KAM AND KAM, Untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan a-quo diucapkan;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ PT. KAM AND KAM;
5. Menunjuk dan mengangkat:
(1) Gideon Emmanuel Tarigan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-16 AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020, yang beralamat kantor di Graha Mampang Lt. 3, Suites 305, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan, 12760;
(2) Djeni Marthen, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-81 AH.04.03-2019 tanggal 2 April 2019, yang beralamat kantor di Law Office Djeni Marthen & Partners, Gedung Yarnati Lt. 4 Ruang 402, Jl. Proklamasi No. 44, Menteng - Jakarta Pusat;
(3) Martin Pasaribu, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-35 tanggal 13 Maret 2017, yang beralamat kantor di Martin Pasaribu, S.H., Jl. Danau Toba No. 126, Bendungan Hilir, Tanah Abang - Jakarta Pusat;
Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU dan menetapkan biaya PKPU dan Fee Pengurus pada akhir putusan aquo;
A. Memerintahkan Tim Pengurus segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas;
B. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya Perkara;

Selanjutnya
Halaman
1 2 3