.webp)
Pimpinan Komisi VI DPR RI, Martin Manurung merespons permintaan ormas Pro Jokowi (Projo) kepada Kementerian BUMN agar menambah jumlah relawan yang menduduki jabatan komisaris atau direksi BUMN. Martin pun mengingatkan kalau dikotomi Pilpres 2019 sudah selesai.
"Memangnya yang ditetapkan sekarang ini bukan pendukung Jokowi?," kata Martin kepada wartawan, Jumat (30/10/2020)
"Menurut saya, dikotomi Pilpres 2019 seperti itu sudah selesai," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPP NasDem ini menilai permintaan dari ormas Projo wajar. Namun, keputusan atas permintaan itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kalau permintaan kan wajar-wajar aja. Namanya minta. Tapi kewenangannya ada di Presiden dan Menteri sesuai dengan kebutuhan," ucap Martin.
Lebih lanjut, Martin meminta pemerintah terus bekerja keras untuk mencapai target dalam kepemimpinan Jokowi di periode kedua. Khususnya, mengenai penanganan pandemi COVID-19.
"Kita minta Presiden, kabinet dan seluruh jajarannya bekerja keras mencapai target-target periode kedua Jokowi, apalagi saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi sosial-ekonomi Indonesia. Ini kerja yang berat," ujarnya.
Seperti diketahui, Projo meminta Kementerian BUMN memperbanyak jumlah relawan yang menduduki posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Preside Jokowi. Projo meyakini banyak pendukung Jokowi yang memiliki kompetensi untuk mengemban komisaris ataupun direksi di BUMN.
"Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, kepada wartawan, Jumat (30/10).
Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, Erick seolah menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," ujar Handoko
Lebih lanjut, Handoko meminta Erick berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung. Sebab, kata Handoko, Jokowi dan pendukungnya sudah saling berhubungan sejak 2012.
"Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya," kata Handoko.
