Projo meminta kepada Kementerian BUMN agar para pendukung Jokowi yang menempati posisi direksi dan komisaris BUMN diperbanyak. Wasekjen PPP, Achmad Baidowi menegaskan pilihan dalam pemilihan presiden (pilpres) tidak selalu transaksional.
"Kalau soal permintaan sih biasa saja. Namanya aja minta gitu. Cuma kan semuanya terukur kontribusi dalam pilpres, misalkan kalau itu dikatakan jerih payah ya. Tetapi kan sekali lagi, pilihan di Pilpres itu kan dukung mendukung kan tidak selalu transaksional," ujar Baidowi kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan bahwa keputusan untuk mengangkat jajaran direksi-komisaris BUMN berada di tangan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut dia, Erick Thohir juga memiliki parameter tertentu.
"Yang penting dikabulkan atau tidak itu kan tergantung dari yang punya otoritas, Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN sebagai mantan ketua TKN-nya Jokowi, sekaligus pembantunya presiden dalam kabinet. Dan beliau ya memiliki parameter tertentu, tidak sembarang orang permintaannya musti langsung dikabulkan. Tapi harus dilihat dulu, dilihat dulu bagaimana-bagaimananya," ucapnya.
Selain itu, Awiek mengungkapkan sudah ada sejumlah relawan yang menjadi komisaris BUMN. Mulai dari pendukung yang tergabung dalam partai politik maupun non partai.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini juga mengatakan tidak banyak pendukung Jokowi dari partai koalisi yang menduduki posisi komisaris BUMN. Awiek menegaskan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi atau komisaris BUMN.
"Kalau dikatakan menitikberatkan ke partai koalisi nggak juga. Tidak banyak kok kalau yang di partai koalisi itu yang ada di komisaris. Tentu untuk diangkat ke komisaris itu kan tidak sembarangan harus ada syarat tertentu yang harus terpenuhi," tuturnya.
