.webp)
Organisasi masyarakat Pro Jokowi (Projo) meminta Kementerian BUMN menambah jumlah relawan Presiden Jokowi yang menduduki jabatan komisaris atau direksi. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak menilai tuntutan tersebut akan menjadi beban bagi negara.
"Jadi ya mestinya kita semua itu mbok ya berpikir, inilah, apa, negara, gitu loh. Jangan berpikir pribadi atau hanya kepentingan kelompok. Kasihan kan dampaknya ke rakyat. Menurut saya, tuntutan kayak gitu ya tadi, menjadi beban akhirnya. Beban negara," kata Amin saat dihubungi, Jumat (30/10/2020).
Amin tidak setuju usulan dari Projo yang meminta jumlah relawan Jokowi di jajaran BUMN diperbanyak. Bahkan, ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap siapa pun yang memberi usulan serupa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sangat tidak setuju. Kita tidak melihat pada Projo-nya. Apa pun judulnya, siapa pun latar belakangnya, mau judulnya ormaslah, mau judulnya tim sukses, mau judulnya apa, kalau terus mirip berpikirnya kayak begitu, tidak setuju," ujarnya.
Selain itu, Amin mengatakan bahwa kinerja BUMN saat ini sudah terpuruk. Hal itu, kata Amin, disebabkan selama ini proses pengangkatan direksi dan komisaris BUMN tidak menggunakan pendekatan profesionalisme.
"Fakta sekarang, kinerja BUMN itu sudah terpuruk. Itu satu. Kenapa? Kebanyakan beban. Kenapa kebanyakan beban? Pengangkatan direksi komisaris itu tidak menggunakan pendekatan profesionalisme. Bukan profesionalisme pertimbangannya tapi berdasarkan pendekatan politik mayoritasnya, gitu untuk nampung-nampung tim sukses, nampung-nampung pejabat," ujar Amin.
Lebih lanjut, Amin menilai unsur politik dalam proses pengangkatan pejabat BUMN lebih dominan. Oleh sebab itu, jika ada relawan menuntut agar para pendukung nonpartai Jokowi menduduki jabatan BUMN, menurutnya, BUMN tidak akan bisa mencapai tujuannya.
"Kedua, juga dari sisi jumlah gitu loh. Pengangkatannya itu tidak benar-benar berbasis kompetensi tadi, bukan berbasis profesionalisme. Tapi lebih kepada banyak ya, saya nggak mengatakan semuanya, tapi kok unsur politiknya kok lebih dominan," ungkap Amin.
"Kalau ada tuntutan seperti ini lagi, ini akan memperparah kinerja BUMN. Akhirnya BUMN bukan bisa mencapai tujuan pendiriannya, malah akan semakin menjadi beban negara," sambungnya.
Sebelumnya, Projo meminta Kementerian BUMN memperbanyak jumlah relawan yang menduduki posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Jokowi. Projo meyakini banyak pendukung Jokowi yang memiliki kompetensi untuk mengemban komisaris ataupun direksi di BUMN.
"Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, kepada wartawan, Jumat (30/10).
Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, Erick seolah menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," ujar Handoko.
