Ormas Pro Jokowi (Projo) meminta agar jumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menduduki jabatan direksi dan komisaris BUMN diperbanyak. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, I Gde Sumarjaya Linggih meminta agar para relawan pendukung Jokowi tidak menuntut.
"Jangan menuntut dong, boleh mengusulkan. Kalau menuntut itu memaksakan kehendak biasanya, kalau mengusulkan berarti memberikan solusi. Kalau ada seumpamanya yang baik-baik, boleh diterima," kata Sumarjaya kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
Ketua DPP Partai Golkar ini pun mempersilakan Projo untuk memberikan suatu usulan. Namun, ia tidak setuju jika Projo menuntut.
"Ya usulan boleh saja. Tapi kalau menuntut saya kurang setuju, karena kalau menuntut biasanya itu meminta imbalan yang harus diberikan. Tapi kalau mengusulkan, mungkin mengusulkan yang baik-baik," ujar Sumarjaya.
"Nanti kalau mengusulkan berarti kan memberikan kebebasan untuk memilih yang terbaik. Kalau itu yang terjadi, tentu ini akan membantu kepada pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kalau menuntut saya, melihatnya jadi menjadi beban bagi Pak Jokowi," imbuhnya.
Sumarjaya berharap para pendukung Jokowi tidak menjadi beban. Ia meminta para pendukung Jokowi suportif terhadap kepemimpinan Jokowi periode kedua.
"Saya berharap, ya, walaupun dulu mendukung, tapi kalau sekarang sebisa mungkin jangan menjadi beban. Justru kalau mau mendukung harus suportif. Jangan malah menjadi beban nantinya oleh Pak Jokowi," tuturnya.
Seperti diketahui, Projo meminta Kementerian BUMN memperbanyak jumlah relawan pendukung Jokowi yang menduduki posisi komisaris dan direksi BUMN. Projo meyakini banyak pendukung Jokowi yang memiliki kompetensi untuk mengemban jabatan komisaris ataupun direksi di BUMN.
"Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, kepada wartawan, Jumat (30/10).
Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, Erick seolah menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
(hel/zak)
