ADVERTISEMENT

Kepsek SMAN 58 DKI Sebut Guru yang Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama Teledor

Arief Ikhsanudin - detikNews
Rabu, 28 Okt 2020 20:19 WIB
Tak hanya siswa SMA/SMK dan sederajat yang sedang menjalani ujian nasional (UN). Sebanyak 45 narapidana LP Cipinang siang ini juga menjalani UN melalui program Paket C. Hasan Alhabshy/detikFoto.
Ilustrasi siswa-siswa SMA. (Hasan Alhabshy/detikcom)

Dia menegaskan, pesan itu bukanlah atas nama sekolah, melainkan atas nama pribadi guru TS. Dwi mengaku telah menegur guru tersebut dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyampaikan BAP tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk guru telah di-BAP di sekolah, ditegur, telah disampaikan ke Dinas. Saat ini, Dinas telah menindaklanjuti," kata dia.

Dwi memaklumi gurut TS yang menyampaikan pesan tersebut. Dia menilai guru TS berniat menyemangati para muridnya. Namun pesan itu tersebar keluar grup WA dan akhirnya viral di media sosial. Ada anggota grup yang menyebarkan pesan guru TS keluar grup WA Rohis 58.

"Kita tangani meski awal diniatkan khusus menyemangati, kebetulan di kompetensi dasar pelajaran agama ada masalah kepemimpinan, awalnya niat itu aplikasi (menerapkan materi pelajaran)," kata Dwi.

Pesan guru TS ke murid-muridnya itu viral di media sosial. Guru TS meminta murid-murid dalam grup WA Rohis 58 untuk memilih Paslon 3 dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, karena Paslon 3 beragama Islam.

"Assalamualaikum...hati2 memilih ketua OSIS Paslon 1 dan 2 Calon non Islam...jd ttp walau bagaimana kita mayoritas hrs punya ketua yg se Aqidah dgn kita," demikian pesan guru TS dalam tangkapan layar grup WA 'Rohis 58' yang beredar di media sosial.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bertindak. Menurut KPAI, peristiwa ini adalah tanda lunturnya toleransi antarumat beragama di SMA negeri.

"KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan/BAP terhadap guru yang bersangkutan dengan sesuai ketentuan dalam PP No 53 tahun 2010 tentan Disiplin Pengawai Negeri. Jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, maka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus bertindak tegas agar ada efek jera sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," tulis KPAI dalam poin 1 rekomendasi, disampaikan Komisioner Retno Listyarti dalam keterangan pers tertulis.


(dnu/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT