Kepala Daerah Tersangkut Korupsi, KPK: Biaya Politik Tinggi-Minim Kaderisasi

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 18:08 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Foto: Yogi Ernes/detikcom
Jakarta -

KPK menyebut sebanyak 25 gubernur dan 274 bupati dari 34 provinsi terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2019. KPK menyebut hal ini terjadi karena biaya politik yang tinggi pada saat pencalonan dan minimnya kaderisasi.

"Kenapa ini terjadi salah satunya karena memang sistem keparpolan kita belum memberikan iklim yang mengakui dan juga menghargai integritas," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam webminar bertajuk 'Membangun Integritas Partai Politik Menjadi Pilkada yang Aspiratif dan Demokratis', yang disiarkan di YouTube Humas Ditjen AHU, Selasa (27/10/2020).

Ghufron menyebut hal ini terjadi karena sistem partai politik belum berintegritas, pertama karena biaya politik tinggi misalnya ada politik uang dan mahar politik. Tingginya biaya politik ini kemudian menimbulkan praktik korupsi karena kepala daerah yang menjabat akan berpikir untuk mengembalikan modal saat berkontestasi.

"Bagaimana pendanaan untuk proses Pilkada selanjutnya untuk petahana. Ini kemudian timbulkan siklus rangkaian korupsi yang tak berhenti," katanya.

Selain itu sistem partai politik dinilai kurang berintegritas karena minimnya kaderisasi. Ghufron mengatakan tak jarang partai politik mencalonkan bukan kader internal partainya.

Ia mengatakan jika sistem partai politik berintegritas maka diharapkan bisa memunculkan pemimpin yang pro rakyat. Sebaliknya, jika sistem parpol tidak bagus maka tidak bisa diharapkan terjadinya adanya perbaikan pemerintahan.

"KPK dalam kondisi seperti ini tentu tidak memiliki kecukupan tangan untuk kemudian menangkapi semua pejabat publik yang duduknya karena cost politik yang biaya tinggi itu, karena itu bagi KPK perbaikan sistem parpol adalah hulu dari proses pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau parpol sehat maka kita berharap korupsi di Indonesia akan menjadi bersih," katanya.

Oleh karena itu, agar sistem partai politik berintegritas KPK mendorong harus ada kode etik parpol, sistem kaderisasi yang baik, sistem rekruitmen yang baik, serta pendanaan partai politik dari APBN. Hal itu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan partai politik.

"Kalau kemudian parpol dilarang membuat bisnis membiayai parpolnya, sementara dia butuh kegiatan untuk pembinaan kaderisasi, maka kemudian mau tidak mau keseimbangan atau antara kebutuhan dan pembiayaan dari negara harus minimal proporsional sehingga tidak mungkin kalau saat ini KPK nilai masih nilainya terlalu rendah," ungkapnya.

Kemudian parpol juga disarankan untuk memperbaiki sistem rekruitment kadernya hingga melakukan pembinaan, serta melakukan demokratisasi internal. Sebab, bila demokrasi di internal tidak jalan dapat mengakibatkan praktek yang tidak menyehatkan internal partai.

Ia menyarankan agar adanya perubahan sistem partai politik agar menghasilkan calon kepala daerah yang berintegritas. Hal itu penting karena partai politik berperan dalam sistem demokrasi dan sebagai pengusung calon kepala daerah maupun presiden.

"Pemilu legislatif anggota DPR DPRD sampai kepada calon presiden, wakil presiden, calon gubernur, bupati semuanya diusung oleh parpol itu menunjukan bahwa urgensi parpol di sistem ketatanegaraan kita sangat urgen," ujar Ghufron.

"Kemudian fakta yang terjadi produk demokratisasi itu sampai sejauh ini tidak mampu melahirkan yang diharapkan. Jadi proses demokratisasi yang diharapkan melahirkan pimpinan yang pro rakyat faktanya masih tidak mencapai yang diharapkan," ungkapnya.

(yld/dhn)