Bupati Nonaktif Kutai Timur Dkk Tersangka Suap Infrastruktur Segera Disidang

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 17:39 WIB
Proses penyidikan kasus suap proyek infrastruktur Kutai Timur telah dirampungkan KPK. Dua tersangka, Ismunandar dan Encek UR Firgasih pun akan segera disidang.
Bupati nonaktif Kutai Timur, Ismunandar (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

KPK telah menuntaskan berkas perkara lima orang penerima suap terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur Kutai Timur (Kutim). Kelima tersangka akan segera menjalani persidangan.

"Hari ini penyidik KPK melaksanakan tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti ) tersangka/terdakwa ISM (Ismunandar) dkk kepada JPU. Dimana sebelumnya berkas perkara para tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap (P21)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).

Kelima tersangka itu yakni Bupati nonaktif Kutai Timur, Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur , Encek UR Firgasih yang juga istri Ismunandar, Kepala BPKAD Suriansyah, Kadis PU Aswandi, dan Kepala Bapeda Musyaffa. Ali menyebut penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2020 sampai 15 November 2020 untuk para tersangka.

"Dalam waktu 14 hari kerja, JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan dilaksanakan di PN Tipikor Samarinda," katanya.

Ali menjelaskan selama proses penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan kepada 69 orang. Di antaranya, kata Ali, ada para ASN di Pemkab Kutim dan pihak swasta.

Dalam kasus ini, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketujuh tersangka dijerat karena terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Kamis (2/7).

Sebagai penerima:
-Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur;
-Encek UR Firgasih selaku Ketua DPRD Kutai Timur;
-Suriansyah selaku Kepala BPKAD,
-Aswandi selaku Kadis PU;
-Musyaffa selaku Kepala Bapenda

Sebagai pemberi:
-Aditya Maharani selaku kontraktor;
-Deky Aryanto selaku rekanan.

KPK mengatakan total uang disita dalam OTT itu senilai Rp 170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo sekitar Rp 4,8 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait sejumlah pembangunan proyek infrastuktur di Kutai Timur tahun 2019-2020.

KPK menduga ada sejumlah penerimaan uang dari kontraktor Aditya Maharani untuk Ismunandar. KPK menduga Ismunandar menerima uang THR untuk keperluan kampanyenya pada Pilkada 2020.

Selain kepada Ismunandar, KPK menduga uang itu diberikan kepada Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa, Kepala BPKAD Suriansyah, dan Kadis PU Kutai Timur Aswandini, masing-masing Rp 100 juta. Khusus Ismunandar, dia mendapat Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye.

KPK menyebut Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa menerima uang senilai Rp 4,8 miliar dari kontraktor terkait dengan sejumlah proyek di Kutai Timur. KPK juga menyebut Encek diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

(fas/ibh)