KPK Limpahkan 2 Berkas Perkara Kasus Suap Infrastruktur Kutim ke PN Samarinda

Muhammad Budi Kurniawan - detikNews
Selasa, 15 Sep 2020 02:44 WIB
Angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sebagian huruf P di yang menempel di Gedung KPK Ambrol. Begini penampakannya.
Gedung KPK (Foto: Ari Saputra)
Samarinda -

KPK melimpahkan berkas perkara kasus dua penyuap Bupati Kutai Timur (Kutim), Ismunandar, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Samarinda, Kalimantan Timur. Berkas perkara tersebut atas nama Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur Kutai Timur (Kutim).

"Hari ini, Senin 14 September 2020, JPU KPK melimpahkan perkara dua terdakwa ke PN Tipikor pada PN Samarinda," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/9/2020).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya akan menunggu penetapan hari sidang keduanya dari majelis hakim. JPU juga masih menunggu penetapan penahanan.

"Selanjutnya, Penuntut Umum akan menunggu penetapan dari Majelis Hakim terkait hari sidangnya dan penetapan penahanan para terdakwa," imbuhnya.

Untuk diketahui, Aditya Maharani dan Deky Aryanto adalah kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di Kutai Timur tahun 2019-2020. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/7) dan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Deky Aryanto dijerat Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Sementara, Aditya Maharani didakwa Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Pelimpahan berkas perkara keduanya telah diterima PN Samarinda. Namun, majelis hakim yang menangani sidang tersebut belum ditetapkan.

"Tapi dalam waktu 1x24 jam akan ditetapkan," kata juru bicara PN Samarinda, Abdul Rahman Karim, saat dikonfirmasi terpisah.

Selanjutnya
Halaman
1 2