.webp)
Tiang konstruksi proyek monorel yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, mangkrak dan dinilai sejumlah kalangan lebih baik dibongkar. Pembongkaran tiang monorel itu dinilai tak mudah, sebab ada polemik utang piutang.
"Sebelum bongkar mereka tahu enggak masalahnya? Itu ada persoalan utang piutang itu. Utang piutang itu antara PT Adhi Karya dengan PT Jakarta Monorail kalau enggak salah dulu. Katanya dulu DKI enggak terlibat, itu tiang harganya Rp 193 miliar hampir Rp 200 miliar," kata pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
Tiang konstruksi monorel yang mangkrak menurut Yayat dimiliki PT Adhi Karya secara kekuatan hukum. Pembangunan tiang monorel, kata Yayat, dipercepat saat Sutiyoso menjabat Gubernur DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna dalam sebuah diskusi di Jakarta (Ari Saputra/detikcom) |
"Itu yang punya Adhi Karya sudah punya kekuatan hukum hak atas tiang itu ada di PT Adhi Karya, dan itu menjadi piutang PT Adhi Karya kepada katanya ya PT Jakarta Monorail, katanya waktu itu," ucap Yayat.
"Karena dulu waktu zaman Pak Sutiyoso ingin cepat-cepat bangun monorel di Jakarta. Nah dipercepat lah pembangunan tiang-tiang itu, padahal persoalan keuangannya, pembiayaannya, belum jelas, karena waktu itu pemerintah daerah tidak boleh ngutang ke luar negeri, sumber pembiayaan itu," sambungnya.
Model pembangunan monorel dan MRT yang saat ini ada di Jakarta menurut Yayat berbeda. Ketika Jakarta dipimpin Fauzi Bowo atau Foke, pembangunan monorel berhenti dan meninggalkan tiang yang mangkrak.
"Kalau sekarang kan model MRT langsung dari Jepang bisa, ada subsidi, ada bantuan dari pemerintah pusat. Nah pada waktu itu monorel enggak bisa tapi langsung dibangun, dibangun sama PT Adhia Karya, tahu-tahu berhenti di zaman Pak Foke, dan akhirnya tiang-tiang itu jadilah tiang-tiang kegagalan lah," ucap Yayat.
Tiang konstruksi monorel, kata Yayat, tak bisa asal main bongkar. Bila dibongkar pun, menurutnya akan memakan biaya lagi.
"Pertanyaannya kalau sudah ditanam, sudah keluar duit, masa main bongkar saja, mana bisa. Itukan ada perjanjian antarpihak di dalamnya, itu PT Adhi Karya sudah terbuka, dia perusahaan publik, dia BUMN, dia sudah tanam uang di dalamnya, nah yang bongkar berani bayar utangnya enggak," ujarnya.
Simak video 'Kata Warga DKI Soal Tiang-tiang Monorel yang Terbengkalai':
Lantas, jika tiang konstruksi monorel itu tak mudah dibongkar, apa bisa dimanfaatkan dalam bentuk lain? Yayat mengatakan tiang monorel mangkrak itu bisa disewakan untuk media iklan.
"Pertama dilihat dulu, nilai manfaat apa yang bisa dipakai untuk sekarang itu ya, artinya nilai tambah, misalnya DKI bilang okelah kata dia DKI tiang ini menjadi titik reklame, ada berapa tiang titik reklame, dan desainnya harus disesuaikan dengan kondisi situsi yang ada di sekitar titik tiang tersebut. Berapa nilai titik tiang tersebut? Disewakan gitukan. Serahkan saja kepada badan usaha yang ter-create dengan media luar ruang, advertaising, atau dibuat jadi tiang apa seni, atau budaya," sebutnya.
Selain itu Yayat memberikan opsi lain tiang monorel mangkrak itu dijual kepada Pemprov DKI. Selanjutnya tiang monorel itu dapat dimanfaatkan.
"Dijual saja oleh PT Adhi Karya kepada Pemkot DKI misalnya, ini jadi apa, atau ada pihak swasta yang memanfaatkannya. Jadi jangan dibiarkan, hitung saja umur teknisnya mau diapain, supaya nilai teknisnya itu sudah lama sudah korosi susah apa, dimanfaatkan," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, tiang konstruksi proyek monorel yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan tidak terpakai. Terlebih, proyek LRT Jabodebek yang berada di sampingnya membuat konstruksi baru untuk koridor Cawang-Dukuh Atas.
Karenanya, Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas meminta Pemprov DKI untuk mencabut tiang monorel tersebut. Hal itu karena sudah tidak ada fungsinya.
"Iya, lebih baik menurut saya itu dicabut. Fungsinya juga kurang maksimal," ujar Hasbi kepada wartawan, Rabu (21/10).
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah mencopot tiang-tiang itu. Apalagi jika memang pemerintah sudah tak ada program monorel.
"Nah harusnya, kalau memang tidak ada program lagi untuk itu, ya, harusnya dibongkar," kata Lasarus saat dihubungi, Kamis (22/10).
