.webp)
Tiang-tiang konstruksi monorel di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, masih berdiri kokoh tanpa kejelasan. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah mencopot tiang-tiang itu.
"Nah harusnya, kalau memang tidak ada program lagi untuk itu, ya, harusnya dibongkar," kata Lasarus saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
Lasarus menilai keberadaan tiang-tiang yang menganggur itu memakan badan jalan. Tiang tersebut juga dinilai membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu bukan juga hanya merusak pemandangan, tetapi memakan area di badan jalan, juga membahayakan keselamatan pemakai jalan juga kan itu sebetulnya," ujar Lasarus.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan saat ini program LRT di kawasan Jalan Rasuna Said, Jaksel, sudah berjalan. Menurut Lasarus, tiang konstruksi dan pembangunan monorel sudah tidak menjadi prioritas.
"Saya lihat dengan program LRT sudah jalan. Memang menjadi tidak urgen lagi pemanfaatan tiang itu kalau kita mau membangun Monorel. Nah sekarang kan tinggal kita maksimalkan saja LRT yang ada, praktisnya kan monorel kan sebetulnya sudah tidak dibutuhkan lagi," tuturnya.
Lasarus menegaskan kehadiran proyek monorel sudah tidak diperlukan lagi. Sebab, saat ini sudah ada proyek LRT.
"Tapi memang, dengan adanya LRT, sekali lagi saya ulangi, harusnya tidak lagi perlu," tegas Lasarus.
Diketahui, peresmian pembangunan tiang-tiang proyek monorel diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 14 Juni 2004. Pemancangan tiang pancang pertama dilakukan di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan. Saat itu Gubernur Jakarta dijabat oleh Sutiyoso.
Namun, seiring berjalannya waktu, pembangunan proyek monorel tak kunjung selesai. Alur pembangunan proyek tersebut sempat maju-mundur tanpa progres dan kejelasan.
Senada dengan Lasarus, Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said. Tiang itu dianggap mengganggu pemandangan.
"Lebih baik menurut saya itu dicabut. Fungsinya juga kurang maksimal," ujar Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Rabu (21/10).
(hel/elz)
