PGI Terbitkan Pesan Pastoral Pilkada: Gunakan Hak Pilih-Hindari Politisasi Agama

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 13:00 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Ilustrasi Pilkada (Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta -

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menerbitkan Pesan Pastoral terkait Pilkada 2020. PGI mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih hingga menghindari politisasi agama.

Pesan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom dan Sekretaris Umum PGI Pdt Jacklevyn F Manuputty, yang diterima detikcom, Kamis (22/10/2020). Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI menilai kedaulatan rakyat perlu ditegakkan melalui pilkada dengan memilih calon pemimpin yang berintegritas hingga memperjuangkan kepentingan rakyat di atas semua golongan.

"MPH-PGI menganggap bahwa pilkada merupakan instrumen demokrasi yang sangat penting. Pada pilkada itu, rakyat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon pemimpin di daerah mereka, yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan bersama. Lewat pilkada itulah kedaulatan rakyat ditegakkan dengan memilih calon pemimpin yang baik, berkualitas, memiliki integritas, bijaksana, dan memperjuangkan kepentingan rakyat di atas semua golongan," kata PGI.

Masyarakat pun diimbau menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020. PGI menilai masyarakat bisa melakukan kontrol dan koreksi terhadap kekuasaan dengan cara menolak memilih mereka yang tidak memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengelolaan kekuasaan sebagai alat untuk melayani masyarakat.

"Gunakanlah hak pilih Anda sebagai bentuk tanggung jawab iman dan tanggung jawab kewarganegaraan Anda. Dengan memilih, Anda mengambil bagian dalam pelaksanaan panggilan gereja melayani bangsa ini dalam kerangka teologis kasih Allah kepada dunia melalui gereja. Melalui pilkada kita memilih pemimpin daerah yang akan menduduki jabatan selama lima tahun ke depan," ujarnya.

PGI juga meminta gereja-gereja melawan praktik politik uang yang dilakukan para calon di Pilkada 2020. Partisipasi politik Kristen, menurut PGI, tidak boleh tersandera oleh sikap yang pragmatis dan transaksional.

"Gereja harus menjauhkan diri dari praktik-praktik menjual suaranya kepada calon kepala daerah demi alasan-alasan kebutuhan dana bagi pengembangan pelayanan atau pembangunan di lingkungan gereja. Gereja, sebaliknya, harus mengelola fungsi dan peran edukasinya kepada umat dan kepada calon kepala daerah bahwa politik uang merusak substansi demokrasi kita, dan secara moral berdosa," tuturnya.

Tak hanya itu, PGI menegaskan gereja harus terlibat dalam edukasi politik yang mengajak semua pihak menghindari politik fitnah dan kampanye berbau SARA. PGI meminta gereja menghindari politisasi agama.

"Untuk Pilkada 2020 fenomena, 'kampanye hitam' (black campaign) ini diperkirakan meningkat akibat penggunaan teknologi informasi secara tidak bertanggung jawab, tetapi juga akibat adanya pembatasan kampanye tatap muka akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, gereja harus menegaskan 3 panggilannya untuk membangun Indonesia sebagai rumah bersama dengan cara melawan politik sektarian yang kontra-spirit kebangsaan, serta menghindari politisasi agama," ungkap PGI.

Selanjutnya
Halaman
1 2