Ketua KPK: Biaya Politik Calon Pilkada Capai Rp 65 M, Minus dari LHKPN

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 15:21 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: dok. Antara Foto)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap sejumlah persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. Ia mengatakan salah satunya adalah tingginya biaya politik yang harus disiapkan para calon kepala daerah untuk maju pilkada.

"Pertama adalah gap antara biaya pilkada dan kemampuan calon, ini hasil penelitian. Hasil penelitian kita, ada gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon. Bahkan, dari LHKPN, itu minus," kata Firli dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas yang disiarkan di YouTube KPK seperti dilihat detikcom, Rabu (21/10/2020).

Ia mengungkapkan, berdasarkan penelitian KPK, calon kepala daerah yang akan maju pilkada harus menyiapkan uang kira-kira Rp 5-10 miliar. Bahkan, menurut Firli, jika ingin dipastikan menang pilkada, uang yang harus disiapkan Rp 65 miliar.

"Jadi wawancara indepth interview ada yang ngomong Rp 5-10 miliar, tapi ada juga yang ngomong, 'Kalau mau ideal, Pak, menang jadi pilkada itu bupati, wali kota, setidaknya punya uang ngantongin Rp 65 miliar'. Mati, dah, padahal dia punya uang hanya Rp 18 miliar, artinya minus," sebutnya.

Firli mengatakan besarnya selisih antara harta yang dimiliki dan biaya politik itulah yang membuat para calon kepala daerah terbebani. Karena itu, menurut Firli, tak jarang calon kepala daerah ini akan menjanjikan sesuatu kepada pihak ketiga yang mau memberikan bantuan dana untuk ikut pilkada.

"Alasan calon kepala daerah era ini sudah menggadaikan kuasanya kepada pihak ketiga yang membiayai biaya pilkada. Kalau itu terjadi, sudah tentu akan terjadi korupsi, dan tentu juga akan berhadapan dengan masalah hukum," ujarnya.

Selain itu, Firli menyebut tingginya biaya politik itu akan membebani para calon kepala daerah itu setelah penyelenggara pilkada. Karena itu, ia menyebut tak jarang para calon kepala daerah yang gagal di pilkada mengalami stres hingga masuk rumah sakit jiwa.

"Mau nyalon saja sudah minus, makanya tidak jarang kita temukan, setelah pilkada selesai, yang kalah itu ada yang ke rumah sakit jiwa, ada yang didatangi oleh para donatur yang meminjamkan uang," tuturnya.

(ibh/gbr)