.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat di Puncak, Bogor. Pandemi virus Corona menjadi dalih wakil rakyat tersebut menggelar rapat di luar Ibu Kota.
Adalah Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menggelar rapat di luar Jakarta. Rapat digelar di Grand Cempaka Cipayung, Bogor. Dengan agenda pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020.
"Di Grand Cempaka (Megamendung, Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran COVID," ucap Plt Sekretaris Dewan Hadameon Aritonang, saat dihubungi, Selasa (21/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat itu berlangsung pada Selasa kemarin. Menurut Hadameon, ketika rapat berlangsung, jendela-jendela di ruang rapat dibuka. Berbeda jika dilakukan di kantor.
"Semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini (puncak) kan bisa," katanya.
Peserta yang hadir pada rapat ini tak hanya dari anggota dewan, namun juga beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI di bidang perekonomian. BUMD-BUMD milik Pemprov DKI Jakarta pun diundang.
Namun belakangan diketahui, seluruh komisi DPRD DKI Jakarta juga menggelar rapat di resort Grand Cempaka, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor ini. Sekitar 800 orang yang hadir dalam rapat tersebut, termasuk dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Iya, semua komisi, pembahasan APBD Perubahan. Ada 800-an orang yang hadir dari Dewan dan SKPD," ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Jika dijumlah, total anggota DPRD DKI adalah 106 orang. Terdiri dari 5 komisi di DPRD DKI yang membidangi pemerintahan, pekerjaan umum, hingga kesejahteraan rakyat.
Aziz mengatakan, resort atau wisma tersebut adalah milik BUMD JakTour. Selain itu, wisma itu memiliki ventilasi yang cukup sehingga disebut bisa mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).
"Di Bogor ini juga fasilitas Pemda (DKI), digunakan karena di Jaya Raya ini ventilasinya baik, sehingga meminimalisir penularan COVID-19," kata Abdul Aziz.
Rapat di luar kantor ini bukan kali pertama dilakukan DPRD DKI selama pandemi Corona. Sebelumnya Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat pada September lalu.
"Benar, iya rapat di situ (Restoran Pulau Dua)," ujar Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang saat dihubungi, Selasa (1/9).
Hadameon menjelaskan, alasan rapat digelar di restoran di tengah pandemi COVID-19 itu untuk menghindari penumpukan orang di dalam kantor. Menurutnya, rapat tersebut digelar untuk membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019.
