Round-Up

Data MA Ungkap Vonis Oknum TNI Pecinta Sesama Hingga Adanya Group WA

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 06:25 WIB
Gedung Mahkamah Agung
Gedung MA (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) merilis fakta-fakta terkait hubungan sesama jenis atau LGBT di kalangan prajurit TNI. Siaran pers itu ditandatangani oleh Jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro.

Berdasarkan siaran pers yang diterima detikcom pada Rabu (21/10/2020), terungkap gambaran fenomena LGBT di lingkungan militer Tanah Air. MA merasa perlu menyampaikan klarifikasi atas materi pembinaan yang disampaikan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Dr Burhan Dahlan SH MH pada acara pembinaan teknis yudisial tanggal 12 Oktober 2020 di Yogyakarta.

"Sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi. Semuanya dipecat," kata jubir MA hakim agung Andi Samsan Nganro dalam siaran pers tersebut.

Selain dipecat karena mereka berperilaku homoseksual, mereka dihukum penjara. Hukuman itu dijatuhkan karena para prajurit dianggap tidak menaati perintah atasan, yaitu Surat Telegram (ST) Panglima TNI tentang Larangan terhadap Prajurit TNI dan PNS serta keluarganya untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis.

Telegram serupa juga dikeluarkan KSAD Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur, proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terlibat kasus hubungan sesama jenis.

Berikut poin-poin penjelasan MA dalam siaran pers MA:

1. Bahwa substansi pesan yang disampaikan pada pokoknya memuat tentang:
1) Komitmen yang tinggi pimpinan TNI dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh prajurit.
2) Terhadap oknum prajurit TNI yang terlibat homoseksual (persetubuhan sesama jenis) harus diberikan tindakan/sanksi yang tegas.
3) Penekanan kepada jajaran peradilan militer untuk secara cermat dalam mengadili prajurit yang terlibat pelanggaran homoseksual.

2. Bahwa terdapat 20 berkas perkara kasasi pada MA pelanggaran hukum prajurit terkait perbuatan homoseksual.
1) Sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi.
2) Terdapat beberapa berkas perkara yang diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama.

3. Bahwa putusan pembebasan atas pelanggaran hukum tersebut dipandang dapat mengecewakan pimpinan TNI, dan berpengaruh terhadap kehidupan disiplin prajurit.

4. Perlu diluruskan bahwa oknum prajurit TNI pelaku homoseksual tidak dalam bentuk terorganisasi, melainkan dalam kelompok grup WA dengan nama komunitas tertentu.

Terkait penanganan kasus prajurit TNI yang terlibat LGBT, Humas Pengadilan Militer II-10 Semarang, Letkol Asmawi, mencatat pihaknya menyidangkan 7 anggota TNI yang terlibat LGBT/homoseksual. Para prajurit tersebut adalah Serka RR, Pelda AN, Serka AD, Kapten IC, Serka SGN, Serka AAB, dan Praka P.

"Ada tujuh terdakwa. Yang P sudah divonis dan dipecat, yang bersangkutan mengajukan banding," kata Asmawi di kantornya, Semarang, Jumat (16/10).

Tonton video 'Polri Siap Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat LGBT':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2