Round-Up

Desakan Evaluasi Rekrutmen Polri Setelah Jenderal Terlibat LGBT

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 22:21 WIB
Gedung Mabes Polri
Gedung Mabes Polri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Desakan evaluasi rekrutmen anggota Polri mengemuka setelah salah seorang perwira tinggi berinisial Brigjen EP terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Brigjen EP dinyatakan melanggar ketentuan terkait perbuatan tercela.

Kabar mengenai adanya kelompok LGBT di TNI dan Polri ini mengemuka setelah diungkapkan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang militer Burhan Dahlan. Polri mengatakan tim Propam sedang bergerak memproses sejumlah laporan.

"Begini ya, kalau terkait kasus itu (LGBT di TNI-Polri) tentunya kami tetap menunggu dari Propam Polri bagaimana perkembangan selama ini terkait dengan laporan-laporan yang ada," kata Karo Penmas Divisi Humas Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jumat (16/10).

Awi menyampaikan, dalam peraturan Kapolri (perkap), sudah diatur berkaitan dengan LGBT. Di mana setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma-norma, salah satunya norma kesusilaan.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Sutrisno Yudi Hermawan kemudian mengungkap ada salah seorang perwira tinggi yang telah disanksi oleh Divis Propam karena kasus LGBT. Perwira tinggi berinisial Brigjen EP itu menerima sanksi dari Divisi Propam Polri pada akhir tahun lalu.

"Sudah diperiksa, disidangkan dan sudah diberikan sanksi oleh Div Propam Mabes pada akhir tahun 2019," jelas Irjen Sutrisno Yudi Hermawan kepada detikcom, Selasa (20/10).

Yudi mengatakan sanksi yang dijatuhkan kepada Brigjen EP adalah sanksi nonjob hingga dirinya pensiun.

"Salah satu sanksi yakni nonjob (tidak diberi jabatan) sampai purna," kata Yudi.

Atas hal tersebut, Yudi mengatakan pihaknya akan membenahi sistem penilaian internal.

"Kami mulai menghidupkan penilaian kompetensi, khususnya kompetensi rohani, psikologi, kesehatan dan kesamaptaan. Semoga dengan sistem nilai tersebut dapat mengurangi (pengaruh LGBT di lingkungan kepolisian, red)," kata Yudi.

Yudi menjelaskan penilaian kompetensi dengan empat variabel tersebut dijadikan syarat personel untuk mendapat penghargaan berupa pangkat dan jabatan. Yudi mengaku Polri terus berbenah diri.

"Kami hidupkan sebagai syarat untuk mengakses hak-hak personel yang telah disiapkan negara, termasuk reward pangkat dan jabatan. Kami selalu terus membenahi diri sebagai prajurit yang selalu setia kepada negara dan pimpinan," tutur Yudi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3