Bawaslu Ungkap Polisi-Satpol PP Ogah-ogahan Bubarkan Kampanye Petahana

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 18:19 WIB
Ketua Bawaslu Abhan
Foto: Lisye Rahayu/detikcom
Jakarta -

Bawaslu RI mengungkap tantangan pembubaran kampanye yang melanggar protokol kesehatan bagi petugas Bawaslu maupun aparat kepolisian di lapangan. Salah satu tantangannya adalah ketika pelanggaran kampanye COVID-19 yang menciptakan kerumunan dilakukan oleh kepala daerah petahana.

"Di daerah-daerah tertentu yang ada petahana, aparat penegak hukum, kepolisian, Satpol PP, ini terus terang kami katakan ada beban psikis, beban psikologi, meskipun Bawaslu sudah menyatakan ini bersalah, mari kita bubarkan, tetapi ada beban psikis dari kepolisian, dan Satpol PP," kata Ketua Bawaslu, Abhan, di dalam diskusi yang disiarkan di YouTube Rumah Pemilu, Rabu (21/10/2020).

Abhan mengatakan, untuk melakukan pembubaran kampanye yang melanggar protokol kesehatan, biasanya Bawaslu tidak sendiri dan menggandeng aparat kepolisian, Satpol PP, serta pokja. Namun, ketika ada pelanggaran kampanye yang menciptakan kerumunan dilakukan petahana, aparat dinilai melakukan lempar-lemparan dan seakan-akan meminta Bawaslu saja yang membubarkan.

"Kemudian saling lempar, ini problem di lapangan, jadi seakan-akan sudah Bawaslu sendiri saja yang melakukan pembubaran. Dia melihat ini incumbent, polisi juga seperti itu kan, ini ada beberapa daerah seperti itu," ujarnya.

Ia menyoroti padahal sudah ada maklumat Kapolri dan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Disiplin Protokol Kesehatan. Oleh karena itu, menurutnya, tidak cukup jika hanya Bawaslu yang membubarkan kampanye yang menimbulkan kerumunan.

"Inilah yang saya kira problem di lapangan bahwa ada kendala soal bagaimana koordinasi ini sama-sama bisa menjalankan. Kalau ini dibebankan kepada penyelenggara Bawaslu saja tentu kami nggak akan bisa mampu dan menghadapi begitu banyak kerumunan massa yang sampai 500 atau sampai 1.000, misalnya," ungkapnya.

Berdasarkan data Bawaslu, pelanggaran kampanye terkait protokol COVID-19 ada 303 yang diberi peringatan tertulis, kemudian ada 83 pembubaran yang dilakukan Bawaslu. Bawaslu meminta ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi protokol kesehatan COVID-19.

Sementara itu data KPU RI, pelanggaran kampanye protokol kesehatan pada tanggal 26 September-5 Oktober mencapai 237, kini jumlahnya meningkat menjadi 375 pada tanggal 6-15 Oktober. Sementara itu yang diberi peringatan tertulis juga meningkat dari sebelumnya 70 menjadi 233, tetapi kampanye yang dibubarkan menurun dari 48 menjadi 35.

"Pembubaran ini dalam artian, ketika kita sudah melakukan peringatan tertulis tapi tidak diindahkan maka Bawaslu beserta Pokja bisa melalukan pembubaran. KPU termasuk di dalam Pokja tersebut," kata Plh Ketua KPU Ilham Saputra, dalam acara yang sama.

(yld/tor)