Sekjen MUI: Masa Jabatan Presiden Tak Dibahas di Munas 2020

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 19:32 WIB
Sekjen MUI, Anwar Abbas (Edo-detikcom)
Sekjen MUI Anwar Abbas (Edo/detikcom)

Saat proses inventarisasi, kata Anwar Abbas, salah satu isu penting yang diusulkan untuk dibahas ialah soal masa bakti presiden. Anwar kini menegaskan tak akan ada pembahasan masa bakti presiden dalam Munas MUI 2020.

"Salah satu masalah yang muncul dan diusulkan ketika berada di tahap inventarisasi ini adalah masalah masa bakti presiden tersebut. Ketika daftar masalah tersebut dibawa ke dalam tahap berikutnya untuk dilihat dan dinilai oleh Komisi Fatwa, masalah tersebut ternyata tidak masuk ke dalam kelompok masalah yang telah dipilih dan ditentukan oleh Komisi Fatwa untuk menjadi masalah yang akan dibahas dalam Munas," tuturnya.

"Jadi, dengan demikian, Munas MUI yang akan diselenggarakan bulan depan tersebut jelas tidak akan membahas masalah yang menyangkut masa jabatan presiden seperti yang sudah tersebar di beberapa media tersebut," katanya.

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden. Usulannya adalah presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

"Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun, gitu kan, tidak boleh dipilih kembali," ujar Hasanuddin saat dihubungi, Senin (19/9).

Halaman

(lir/gbr)