Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju dengan usulan MUI soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan untuk satu periode saja. Zulfikar menilai tidak tepat untuk kembali membicarakan hal fundamental yang sudah diatur dalam UUD 1945.
"Tidak setuju. Bagi saya, saat ini, tidak tepat membicarakan hal-hal fundamental yang sudah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945," kata Zulfikar kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).
Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan aturan terkait masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah tegas dan pasti. Zulfikar menilai kontrol dari parlemen dan kritik publik juga tetap perlu berjalan untuk menjaga kekuasaan presiden dan wakil presiden.
"Sudah tegas dan pasti. Sementara, untuk menjaga kekuasaan presiden/wakil presiden bekerja dengan baik dan benar, kontrol parlemen dan kritik publik harus terus berlangsung," tuturnya.
Menurut Zulfikar, yang perlu dievaluasi saat ini bukan periode masa jabatan presiden, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden saat menjabat agar tujuan dan tanggung jawab negara berhasil dicapai.
"Yang musti dievaluasi bukan pada durasi dan frekuensi jabatan presiden/wakil presiden. Namun apa yang musti dilakukan oleh setiap presiden/wakil presiden dalam ketika menjabat, sehingga tujuan negara dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dari rejim ke rejim dan dari periode ke periode semakin berhasil dicapai," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.
"Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, Senin (19/10).
(hel/elz)
