Setahun UU KPK Baru, Pimpinan Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres Supervisi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 16:19 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)
Jakarta -

Undang-Undang KPK hasil revisi, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, telah berlaku selama satu tahun per 17 Oktober 2020. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolanggo menyebut hingga kini Peraturan Presiden (Perpres) terkait supervisi KPK belum juga terbit, meski UU KPK sudah setahun berlaku.

"Genap setahun tanggal 17 Oktober kemarin diundangkannya revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, tapi Perpres supervisi yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) belum juga diterbitkan," kata Nawawi kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Pasal 10 dalam UU KPK yang dimaksud Nawawi itu berbunyi:

-Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada ayat (2) tertulis ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi diatur dengan peraturan presiden.

Untuk itu, ia meminta Presiden segera menerbitkan Perpres terkait supervisi KPK tersebut. Sebab, ia mengatakan supervisi merupakan salah satu tugas pokok KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Ya tentunya sedapatnya disegerakan diterbitkan. Supervisi adalah merupakan salah satu tugas pokok KPK. Bagaimana bisa melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan baik kalau instrumen aturan operasionalnya belum ada. Inilah juga yang membuat pelaksanaan supervisi KPK menjadi tidak optimal," tuturnya.

Seperti diketahui, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ini resmi berlaku sejak 17 Oktober 2019. UU KPK yang baru hasil revisi ini mengganti UU KPK yang lama, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002.

Setahun Jokowi-Amin, KontraS: 157 Peristiwa Serangan Kebebasan Sipil:

[Gambas:Video 20detik]



(ibh/fjp)