.webp)
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung komunikasi publik saat rapat terbatas. Amin kurang setuju terhadap pernyataan Jokowi soal kesalahpahaman UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang disebabkan buruknya komunikasi publik.
"Saya kurang setuju kalau penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja disebabkan buruknya komunikasi publik para menteri," kata Amin kepada wartawan pada Senin (19/10/2020).
Amin menilai penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja disebabkan masyarakat mengerti substansi UU tersebut. Menurutnya, hal inilah yang membuat sejumlah masyarakat menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya, penolakan masyarakat terhadap UU tersebut justru karena mereka mengerti isi UU tersebut. Penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja sudah ada sejak UU tersebut masih berupa RUU yang sedang dibahas di DPR. Jadi penolakan masyarakat pada UU Cipta Kerja lebih disebabkan oleh hal yang substantif yaitu kandungan dari UU tersebut," jelas Amin.
Selain itu, Amin menilai setiap pejabat publik harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Termasuk para menteri di kabinet Jokowi.
"Sebagai pejabat publik, para Menteri harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik," ujarnya.
Amin mengatakan aspek cara, waktu, dan konten dari sebuah komunikasi publik perlu diperhatikan agar informasi menjadi tepat sasaran. Ia menyarankan pemerintah harus menjelaskan informasi terkait UU Cipta Kerja ataupun vaksin virus Corona secara transparan.
"Agar komunikasi publik mencapai sasaran setidaknya ada tiga variabel yang dipenuhi. Cara, waktu/timing, dan konten. Komunikasi publik bukan hanya menyangkut cara atau waktu tapi yang tidak kalah pentingnya adalah materi/konten yang dikomunikasikan," ungkap Amin
"Baik vaksin Corona maupun UU Ciptaker, pemerintah harus menjelaskan secara transparan setidaknya 3W1H: What, Who, Why, dan How," sambungnya.
Diketahui, Presiden Jokowi tak hanya mengingatkan soal antisipasi klaster Corona libur panjang dalam ratas yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10). Jokowi berkali-kali menyoroti masalah komunikasi publik.
Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya mengenai komunikasi publik agar tak ada isu liar soal vaksin. Jokowi tak ingin ada kesalahpahaman serupa isu UU Cipta Kerja.
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini," kata Jokowi.
"Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya, terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik. Harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," imbuh Jokowi kembali menekankan betapa pentingnya komunikasi publik.
(hel/gbr)
