.webp)
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kepada menteri yang komunikasi publiknya buruk. Kemudian ia menyebut nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.
"Nah yang pertama kali harus dipecat dan diganti itu Menteri Kominfo gitu loh," ujar Desmond kepada wartawan, Senin (19/10/2020).
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, Johnny memiliki gaya komunikasi publik yang buruk. Desmond menyebut Sekjen Partai NasDem tersebut bisa membuat citra Presiden Jokowi menjadi kurang baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa? Ini kan komunikasi paling jelek tidak paham demokrasi dan cenderung menjerumuskan Pak Jokowi," tuturnya.
Pernyataan Desmond menanggapi pemintaan Presiden Jokowi yang menyinggung pentingnya komunikasi publik agar tak ada isu liar soal vaksin. Jokowi tak ingin ada kesalahpahaman serupa isu UU Cipta Kerja.
Desmond menilai komunikasi publik pemerintah memang jelek. Ia juga meminta agar ada hukuman bagi menteri yang melakukan komunikasi publik buruk.
"Yang kita perlukan hari ini adalah ketegasan Pak Jokowi, mana yang nggak bisa berkomunikasi baik, yang gagap yang akhirnya merusak citra Pak Jokowi ya di-reshuffle saja. Hanya itu, kan ada kepentingan besar untuk suasana hari ini, ketenangan," kata Desmond.
 Desmond J Mahesa (Eva Safitri/detikcom) |
Pernyataan Johnny G Plate memang sempat viral saat menjadi narasumber di talkshow Mata Najwa pada Rabu (14/10). Saat itu, talkshow sedang membahas hoax di UU Cipta Kerja hingga demonstrasi yang berujung rusuh.
Dalam talkshow itu, hadir pula Ketua BEM Seluruh Indonesia, Remy Hastian. Najwa Shihab, yang membawakan acara, bertanya soal apakah mahasiswa berdemo karena mendapat informasi keliru soal UU Cipta Kerja.
"Remi, apakah mahasiswa berdemonstrasi karena terpengaruh atau terkena disinformasi atau terkena hoax karenanya kemudian protes UU Cipta Kerja ini?" kata Najwa seperti dilihat dalam talkshow Mata Najwa yang ditayangkan Narasi.
Remi kemudian berbicara soal banyaknya masyarakat yang termakan hoax atau disinformasi UU Cipta Kerja. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa menyimpulkan UU Cipta Kerja yang dipersoalkan masyarakat adalah hoax padahal saat itu DPR belum memberikan naskah final UU Cipta Kerja.
"Dari mana pemerintah tahu ini hoax, ya walaupun kita pahami ya Pak Menteri juga katakan bahwasanya kita sudah megang mana hoax dan segala macam. Dan selanjutnya setelah pemerintah tahu ini hoax, ada penangkapan orang-orang yang sebarkan hoax," ucap Remy.
"Penolakan-penolakan terjadi ketika pemerintah tidak mampu untuk menyampaikan informasi dengan jelas terbuka dan akuntabel ini menjadi permasalahan masyarakat menolak UU Cipta Kerja," lanjutnya.
Menkominfo Johnny pun memberi tanggapan. Ia menegaskan apa yang disampaikan pemerintah terkait UU Cipta Kerja memiliki akuntabilitas tinggi.
"Mengapa ini, karena memang itu hoax. Kalau pemerintah bilang, versi pemerintah, itu hoax ya dia hoax. Kenapa membantah lagi? Dan ini untuk kepentingan...," ungkap Johnny dengan berapi-api.
Pernyataan Johnny yang menyebut 'kalau pemerintah bilang hoax itu berarti hoax' menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang kemudian membandingkan Johnny dengan Menteri Penerangan era Presiden Soeharto, Harmoko. Sebab, Harmoko dianggap sebagai sosok yang juga tidak bisa dibantah.
Tonton video 'Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Kabinet Fokus Bekerja':
