.webp)
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti soal komunikasi publik sebagai warning atau peringatan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Baidowi menilai, jika Jokowi memberikan warning, tentu ada yang salah dalam pola komunikasi publik di jajaran kabinet Jokowi.
"Kan Jokowi sudah warning jajarannya. Kalau tidak ada masalah tentunya tidak ada warning," kata Baidowi kepada wartawan, Senin (19/10/2020).
Baidowi, yang akrab dipanggil Awiek, pun mengatakan komunikasi publik terkait RUU Cipta Kerja merupakan domain pemerintah. Ia menilai pihak DPR RI telah melakukan komunikasi melalui fraksi-fraksi secara konstituen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal komunikasi publik terkait RUU Ciptaker itu domain pemerintah. Kalau dari DPR komunikasi melalui fraksi-fraksi dengan konstituen sudah berjalan dengan baik," ujar Awiek.
Selain itu, Awiek mendorong agar komunikasi publik terkait vaksin COVID-19 perlu untuk diintensifkan. Ia tak menginginkan ada kesalahpahaman terkait vaksin di masyarakat.
"Selanjutnya terkait komunikasi publik vaksin COVID, maka memang harus lebih diintensifkan agar pemahaman kepada masyarakat lebih mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan," ujarnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya mengingatkan soal antisipasi klaster Corona libur panjang dalam ratas yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020). Jokowi berkali-kali menyoroti masalah komunikasi publik.
Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya mengenai komunikasi publik agar tak ada isu liar soal vaksin. Jokowi tak ingin ada kesalahpahaman serupa isu UU Cipta Kerja.
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini," kata Jokowi.
"Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya, terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik. Harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," imbuh Jokowi kembali menekankan betapa pentingnya komunikasi publik.
