Rapat di DPRD DKI, Ahli UI Sebut Narasi Anies soal Banjir Menyesatkan

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 12:35 WIB
Rapat pansus banjir DPRD DKI bersama ahli
Rapat pansus banjir DPRD DKI bersama ahli (Arief Ikhsanudin/detikcom)
Jakarta -

Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta rapat bersama beberapa ahli untuk memberikan masukan soal penanganan banjir. Ahli Hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali menyinggung soal konsep banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"(Anies mengatakan), melawan sunatullah kalau air dialirkan gorong-gorong ke laut. Karena yang desain gorong-gorong salah satunya saya. Dihadirkan narasi baru, naturalisasi, saya lihat rekaman YouTube, ini penyesatan," ucap Firdaus dalam rapat bersama dengan Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (21/10/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Hadir juga dalam rapat, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Juaini.

Diketahui, konsep naturalisasi dibuat dengan cara tidak melebarkan pinggiran sungai dengan beton seperti yang dilakukan normalisasi. Pinggiran sungai dibuat secara natural dengan tumbuhnya pohon dan sebagainya.

Menurut Firdaus, ada perbedaan konsep antara naturalisasi dan normalisasi. Naturalisasi tidak berfungsi untuk pengendalian banjir.

"Bukan naturalisasi yang bagus, bukan normalisasi terbaik. Ini menempatkan hal salah, kopiah ditempatkan di dengkul, sepatu ditaruh di kepala," katanya.

"Normalisasi itu fungsinya untuk pengendalian banjir. Begitu hujan turun, secepat mungkin dialirkan ke hilir karena tidak punya ruang untuk menahan dia," ucap Firdaus.

Menurut Firdaus, Anies beberapa kali menyinggung Singapura sebagai contoh naturalisasi. Namun, kata Firdaus, naturalisasi di kota berfungsi sebagai estetika.

"Ini fungsi estetika, air Singapura itu di hulunya sudah diangkut ke dalam terowongan di dalam tanah," ujar Firdaus.

Bagi Firdaus, karena air sudah dialihkan ke dalam terowongan, area naturalisasi sungai tidak banyak mendapat limpahan air, sehingga tidak terjadi banjir.

"Air limpahan besar masuk ke terowongan. Air di atas tidak akan melimpah karena dijaga estetikanya, karena properti dibangun untuk dijual dengan nilai mahal," katanya.

Firdaus memberikan saran jika Jakarta tidak mampu menyediakan ruang untuk pelebaran sungai. Maka, caranya membuat terowongan khusus untuk air.

"Kalau kita mau tambah ruang terbuka biru, kalau tidak bisa bebaskan lahan, kita buat di bawah tanah," katanya

Simak juga video 'Gelontorkan Rp 5 T, Ini Jurus Pemprov DKI Antisipasi Banjir dan La Nina':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/man)