Ketua MPR Nilai Sikap Kritis Fadli Zon Buat Parlemen Lebih Berwarna

Abu Ubaidillah - detikNews
Minggu, 18 Okt 2020 10:58 WIB
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai keberadaan Fadli Zon membuat warna parlemen tetap semarak, apalagi setelah Fahri Hamzah pensiun.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai keberadaan Fadli Zon membuat warna parlemen tetap semarak, apalagi setelah Fahri Hamzah 'pensiun'. Ia menilai tanpa kehadiran Fadli Zon, parlemen kurang berwarna.

Bamsoet menyebut Fadli Zon jadi salah satu anggota DPR terdepan dalam mengkritisi berbagai langkah dan kebijakan Pemerintah. Meski Partai Gerindra saat ini menjadi koalisi pendukung Joko Widodo, bukan berarti Fadli Zon memilih duduk manis.

"Ia tetap kritis, vokal, dan juga kontroversial. Karena esensi dari menjadi anggota parlemen adalah berbicara, bukan berdiam diri," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2020).

Hal itu ia sampaikan melalui Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama Fadli Zon, untuk konten Youtube Bamsoet Channel. Ia pun menceritakan pandangan Fadli Zon terhadap UU Cipta Kerja.

Menurutnya, Fadli Zon memilih sikap berbeda dari Partai Gerindra. Fadli Zon mengaku Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tidak pernah mempermasalahkan berbagai perbedaan pandangan atau sikap kritis yang selama ini dilakukan oleh dirinya terhadap pemerintahan Joko Widodo.

"Banyak orang mengira, sikap kritis Mas Fadli terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya, membuat hubungan mereka berdua berjarak. Padahal sama sekali tidak. Mas Fadli dan Presiden Joko Widodo punya hubungan yang sangat baik," kata Bamsoet lebih lanjut.

Ia mencontohkan pada beberapa kesempatan saat acara di Istana Negara, Bamsoet dan Joko Widodo kerap berbincang sambil tertawa. Dari gestur dan cara berkomunikasi keduanya terlihat tak ada basa-basi, menandakan hubungan mereka baik-baik saja.

Ketua DPR RI ke-20 ini menyebut Fadli Zon juga menegaskan sikap kritisnya bukan hal yang baru. Sejak Partai Gerindra berdiri pada tahun 2008, Fadli Zon selalu mengkritisi jalannya roda pemerintahan Presiden SBY dalam dua periode. Ia mengatakan melakukan kritik terhadap Pemerintah adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi.

"Melalui kritik, check and balances pemerintahan bisa tetap terjaga. Apalagi jika dalam melakukan kritik disertai data dan fakta. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Terpenting, tak membuat hubungan persahabatan maupun saudara kebangsaan menjadi hilang," ungkapnya.

(akn/ega)