Ngobrol Bareng Ical, Bamsoet Bahas Ekonomi hingga Politik Indonesia

Angga Laraspati - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 21:42 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyp
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa ical mengupas kondisi bangsa di tengah pandemi COVID-19 hingga pasca lahirnya UU Cipta Kerja. Kegiatan ngobrol-ngobrol ini dilakukan melalui Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) di akun Youtube Bamsoet Channel).B

Bamsoet menilai, sebagai salah satu tokoh nasional, Ical punya segudang pengalaman di bidang ekonomi, politik, hingga kemanusiaan mulai dari Ketua Umum Kadin, Ketum Golkar, Menko Perekonomian, hingga Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Usai kegiatan Podcast tersebut Bamsoet mengatakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian Ical adalah besarnya beban ekonomi nasional yang harus ditanggung akibat kredit macet. Dalam perhitungan Ical, Bamsoet menjelaskan jika tidak segera diatasi kredit macet tersebut bisa bisa mencapai Rp 900 triliun.

"Karenanya, Pak Ical mendorong Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus sejalan dalam menjalankan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempercepat penanganan persoalan ekonomi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020).

Lebih lanjut, Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan Ical menekankan perlunya bantuan untuk berbagai korporasi dunia usaha agar tak jatuh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga menurut Ical tak perlu ada yang namanya pemutusan kerja (PHK) terhadap pekerjanya.

Bamsoet mencontohnya di grup perusahaan milik Ical yang memiliki program Bakrie Amanah sebagai jaring pengaman sosial bagi para pekerja di berbagai perusahaan Bakrie Group dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya.

"Di tengah pandemi COVID-19, Bakrie Amanah telah memberikan banyak bantuan untuk berbagai kalangan masyarakat. Pak Ical juga berjuang sekuat tenaga agar tidak perlu melakukan PHK terhadap para karyawannya. Sebuah sikap yang perlu ditiru oleh kalangan pengusaha lainnya," tandas Bamsoet.

Terkait sistem kabinet politik di Indonesia, Kepala Badan Negara FKPPI ini menambahkan, Ical berpandangan keberadaan Menteri Koordinator dinilai kurang cocok, dan menyarankan diganti menjadi Menteri Senior yang dapat memberikan keputusan, sehingga tak hanya bisa mengkoordinasi.

"Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Pak Ical memahami betul berbagai hambatan yang terjadi dalam sistem kabinet di Indonesia. Pandangannya tentang Menteri Senior akan semakin menambah semarak dialektika pembangunan politik kita," pungkas Bamsoet.

(ega/ega)