Tiga tahun sudah Gubernur Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Anies pun mendapatkan kado catatan kritis dari fraksi-fraksi partai di DPRD DKI.
Sebagaimana diketahui, Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 setelah menang dalam Pilgub 2017. Anies sempat memimpin DKI Jakarta sendirian karena mundurnya Sandi sebagai wagub pada 10 Agustus 2018 lantaran mencalonkan diri sebagai wapres.
Namun kursi wagub itu sudah diisi kembali oleh politikus Gerindra Riza Patria pada 6 April 2020.
Anies pun mendapatkan sejumlah catatan kritis dari para anggota dewan yang bermarkas di Jl. Kebon Sirih No.18 itu. Berikut ini catatan kritis dari para anggota DPRD DKI Jakarta.
PKB
Menanggapi tiga tahun kepemimpinan Anies, Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, meminta Anies berfokus menangani banjir.
"Yang perlu dikoreksi oleh Pak Anies ini, jangan sampai di 2020 seperti kejadian 2019 banjir yang meluluhlantakkan Jakarta," ujar Hasbi kepada wartawan, Kamis (15/10/2020) malam.
Selain banjir, Hasbi menyoroti janji rumah DP Rp 0 yang menjadi salah satu andalan Anies ketika kampanye. Dia meminta Pemprov DKI melibatkan BUMD, seperti Jakpro dan Sarana Jaya, untuk membantu menangani proyek DP Rp 0.
"Rumah (DP) Rp 0 sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP Rp 0. Kalau Pemprov DKI melibatkan BUMD yang ada, saya rasa cepat berhasil, karena kita tidak bisa menyerahkan program DP Rp 0 ini ke Dinas Perumahan misalnya. Dinas Perumahan tidak punya kemampuan tentang itu. Maka harus melibatkan pihak BUMD. DKI kan punya Jakpro, Sarana Jaya," ucapnya.
PKS
Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memberi apresiasi dan catatan untuk Anies Baswedan yang genap 3 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Salah satu catatan PKS yakni mengenai tindak lanjut hasil reses anggota Dewan.
"Ya kalau catatan kita sih lebih ke arah janji kampanye fasilitas perumahan yang beliau sampai saat ini kita menilainya belum ideal lah. Kalau yang lain-lain sih insyaallah on the track. Dari sisi perumahan ini, fasilitas perumahan untuk DP Rp 0 itu masih minim juga. Saya kira perlu segera dituntaskan karena jabatan beliau ini tinggal dua tahun lagi karena dua tahun lagi bukan waktu yang lama, ini harus segera dikejar, harus segera diwujudkan karena ini selain janji kampanye juga ini kebutuhan warga Jakarta juga yang paling utama," ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Menurutnya, program rumah DP Rp 0 itu tingkat huniannya masih rendah. Aziz mengatakan, program tersebut harus bisa dilaksanakan agar masyarakat menengah ke bawah dapat memiliki rumah dan tidak lagi mengontrak.
"Yang kita harus kejar bersama-sama, yang sekarang ini sudah ada pun huniannya kan masih rendah, karena kan persyaratannya karena mungkin masih berat buat masyarakat yang kemungkinan ke depan subsidinya harus ditingkatkan. Sehingga ini benar-benar optimal untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka memiliki hunian secara pribadi tidak lagi ngontrak atau sewa," katanya.
Golkar
Sedangkan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Anies memperbaiki komunikasi politiknya dengan legislatif.
"Yang paling penting sebenarnya harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, karena kedua lembaga ini harus akur dan sejalan supaya rakyatnya terurus dengan baik dan sejahtera. Itu yang paling penting," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Baco menganggap koordinasi Anies dengan DPRD DKI masih kurang. Dia juga menyebut Anies terkesan sebagai pemilik tunggal Jakarta karena sering membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan DPRD DKI.
"Masih banyak yang kurang, dibandingkan ketika kita kunker ketika kita ke wilayah lain, kalau yang sekarang ini terkait itu Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, terkesan, jadi kadang jalan, jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan," ucapnya.
NasDem
Sementara itu, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah janji kampanye di tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satu yang disorot yakni janji kampanye rumah DP Rp 0.
"Waktu itu kan dia janji terkait pembangunan rumah dengan skema DP Rp 0, ya menurut saya ini masih ada sekitar kurang lebih 5 juta warga yang tidak memiliki rumah. Itu faktanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017. Sekitar 5 juta warga tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak. Jadi program DP Rp 0 ini menurut saya belum berhasil," kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Sorotan NasDem lainnya untuk Anies di tiga tahun jabatannya yakni mengenai proses penanggulangan banjir. Dia melihat Pemprov DKI selama ini belum melakukan tindakan nyata untuk mencegah terjadinya banjir, salah satunya melakukan normalisasi sungai.
"Masalah banjir. Tahun kemarin itu banjir seluruh Jakarta itu parah dan terparah, terus sampai saat ini kemarin saja kita belum lihat nih terkait normalisasi banjir yang dia lakukan. Ini menurut saya dan masih tidak sinkron dengan pemerintah pusat, seakan dia (Anies) tidak bisa bekerja sama dalam tata koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir. Jangan saling melempar masalah banjir ini," ucapnya.
