.webp)
Tiga tahun sudah Gubernur Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Anies pun mendapatkan kado catatan kritis dari fraksi-fraksi partai di DPRD DKI.
Sebagaimana diketahui, Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 setelah menang dalam Pilgub 2017. Anies sempat memimpin DKI Jakarta sendirian karena mundurnya Sandi sebagai wagub pada 10 Agustus 2018 lantaran mencalonkan diri sebagai wapres.
Namun kursi wagub itu sudah diisi kembali oleh politikus Gerindra Riza Patria pada 6 April 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies pun mendapatkan sejumlah catatan kritis dari para anggota dewan yang bermarkas di Jl. Kebon Sirih No.18 itu. Berikut ini catatan kritis dari para anggota DPRD DKI Jakarta.
PKB
Menanggapi tiga tahun kepemimpinan Anies, Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, meminta Anies berfokus menangani banjir.
"Yang perlu dikoreksi oleh Pak Anies ini, jangan sampai di 2020 seperti kejadian 2019 banjir yang meluluhlantakkan Jakarta," ujar Hasbi kepada wartawan, Kamis (15/10/2020) malam.
Selain banjir, Hasbi menyoroti janji rumah DP Rp 0 yang menjadi salah satu andalan Anies ketika kampanye. Dia meminta Pemprov DKI melibatkan BUMD, seperti Jakpro dan Sarana Jaya, untuk membantu menangani proyek DP Rp 0.
"Rumah (DP) Rp 0 sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP Rp 0. Kalau Pemprov DKI melibatkan BUMD yang ada, saya rasa cepat berhasil, karena kita tidak bisa menyerahkan program DP Rp 0 ini ke Dinas Perumahan misalnya. Dinas Perumahan tidak punya kemampuan tentang itu. Maka harus melibatkan pihak BUMD. DKI kan punya Jakpro, Sarana Jaya," ucapnya.
PKS
Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memberi apresiasi dan catatan untuk Anies Baswedan yang genap 3 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Salah satu catatan PKS yakni mengenai tindak lanjut hasil reses anggota Dewan.
"Ya kalau catatan kita sih lebih ke arah janji kampanye fasilitas perumahan yang beliau sampai saat ini kita menilainya belum ideal lah. Kalau yang lain-lain sih insyaallah on the track. Dari sisi perumahan ini, fasilitas perumahan untuk DP Rp 0 itu masih minim juga. Saya kira perlu segera dituntaskan karena jabatan beliau ini tinggal dua tahun lagi karena dua tahun lagi bukan waktu yang lama, ini harus segera dikejar, harus segera diwujudkan karena ini selain janji kampanye juga ini kebutuhan warga Jakarta juga yang paling utama," ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Menurutnya, program rumah DP Rp 0 itu tingkat huniannya masih rendah. Aziz mengatakan, program tersebut harus bisa dilaksanakan agar masyarakat menengah ke bawah dapat memiliki rumah dan tidak lagi mengontrak.
"Yang kita harus kejar bersama-sama, yang sekarang ini sudah ada pun huniannya kan masih rendah, karena kan persyaratannya karena mungkin masih berat buat masyarakat yang kemungkinan ke depan subsidinya harus ditingkatkan. Sehingga ini benar-benar optimal untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka memiliki hunian secara pribadi tidak lagi ngontrak atau sewa," katanya.
Golkar
Sedangkan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Anies memperbaiki komunikasi politiknya dengan legislatif.
"Yang paling penting sebenarnya harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, karena kedua lembaga ini harus akur dan sejalan supaya rakyatnya terurus dengan baik dan sejahtera. Itu yang paling penting," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Baco menganggap koordinasi Anies dengan DPRD DKI masih kurang. Dia juga menyebut Anies terkesan sebagai pemilik tunggal Jakarta karena sering membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan DPRD DKI.
"Masih banyak yang kurang, dibandingkan ketika kita kunker ketika kita ke wilayah lain, kalau yang sekarang ini terkait itu Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, terkesan, jadi kadang jalan, jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan," ucapnya.
NasDem
Sementara itu, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah janji kampanye di tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satu yang disorot yakni janji kampanye rumah DP Rp 0.
"Waktu itu kan dia janji terkait pembangunan rumah dengan skema DP Rp 0, ya menurut saya ini masih ada sekitar kurang lebih 5 juta warga yang tidak memiliki rumah. Itu faktanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017. Sekitar 5 juta warga tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak. Jadi program DP Rp 0 ini menurut saya belum berhasil," kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Sorotan NasDem lainnya untuk Anies di tiga tahun jabatannya yakni mengenai proses penanggulangan banjir. Dia melihat Pemprov DKI selama ini belum melakukan tindakan nyata untuk mencegah terjadinya banjir, salah satunya melakukan normalisasi sungai.
"Masalah banjir. Tahun kemarin itu banjir seluruh Jakarta itu parah dan terparah, terus sampai saat ini kemarin saja kita belum lihat nih terkait normalisasi banjir yang dia lakukan. Ini menurut saya dan masih tidak sinkron dengan pemerintah pusat, seakan dia (Anies) tidak bisa bekerja sama dalam tata koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir. Jangan saling melempar masalah banjir ini," ucapnya.
Gerindra
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai secara keseluruhan kinerja Anies selama tiga tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI, Purwanto mengatakan Anies harus lebih sering melakukan sidak ke bawahannya.
"Kalau saya lihat overall sudah bagus dengan RPJMD, terus soal komunikasi politik pada partai pendukung juga sudah bagus. Yang ketiga, kinerja ke bawahan dia harus banyak sidak untuk melihat mencari tahu bahwa laporan itu perlu kesesuaian dengan realita di lapangan," ujar Purwanto kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Purwanto mengatakan ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang belum bekerja secara optimal. Menurutnya, hal itu perlu segera diperbaiki agar tidak menjadi bumerang yang dapat mempengaruhi kinerja Anies.
Partai Demokrat
Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI memberikan sejumlah catatan di tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satunya meminta Anies untuk berkoordinasi dengan DPRD DKI setiap akan membuat kebijakan.
"Kalau mau bikin kebijakan ajak DPRD ngomong, kan beberapa kali sendiri, ajak DPRD ngomong, itu beberapa kali saya sudah bilang, libatkan seluruh komponen masyarakat. Di DKI ini kan banyak tokoh yang senior, ajak ngomong jangan one man show, artinya jangan sendirian," ujar anggota Fraksi PD DPRD DKI Jakarta Mujiyono kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
"Memang berdasarkan SKB dua menteri, pemprov dalam kondisi seperti ini bisa ambil kebijakan sendiri, tapi jangan lupa Jakarta ini milik bersama," ucapnya.
Selain itu, Demokrat juga meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI untuk direvisi. Hal itu untuk menyesuaikan apabila ada janji kampanye Anies yang tidak akan terwujud.
PDIP
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut Anies telah gagal memenuhi janji kampanyenya.
"Kalau kita lihat dari kacamata RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Anies gagal memenuhi janji-janji dalam kampanye yang tertuang dalam Perda RPJMD. Sangat mustahil Anies mampu mengejar target itu," sebut Gembong kepada wartawan, Kamis (15/10/2020) malam.
Gembong mengatakan beberapa janji kampanye Anies masih jauh dari pencapaian. Janji Anies yang disoroti Gembong seperti penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350 ribu unit, penanganan banjir hingga rumah DP Rp 0.
"Kalau kita mencermati 3 tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian RPJMD. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga ibu kota 350 ribu unit, di tahun ke-3 ini belum mencapai 50 ribu. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP Rp 0, padahal banyak masalah dalam implementasi DP Rp 0," sebut Gembong.
