.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengumumkan lanjut-tidaknya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat pada hari ini. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyebut lebih baik PSBB ketat di Jakarta dihentikan.
"Ya pandangan fraksi PKB lebih baik PSBB ketat dihentikan, toh pada waktu itu pak gubernur injak rem mendadak juga tetap COVID naik," ujar Ilyas ketika dihubungi detikcom, Minggu (11/10/2020).
Menurut Ilyas, Pemprov DKI jangan hanya fokus pada penuntasan Corona, tapi juga harus melihat dampak ekonominya. Menurutnya, ekonomi DKI Jakarta sangat berdampak akibat penerapan PSBB ketat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ekonomi kita hancur, ekonomi kita menurun, sangat menurun ekonomi kita. Nah aspek ekonomi itu yang bagian dari pertimbangan Gubernur Pemprov DKI. Jangan hanya mempertimbangkan penurunan kasus Corona," lanjut Ilyas.
Ilyas menilai seharusnya Pemprov DKI menerapkan kebijakan lockdown per RW. Artinya, RW yang berkategori zona merah harus disekat.
"Jadi nggak mungkin kita bisa (PSBB) seluruhnya menggeneralisir wilayah DKI jadi harus (lockdown) per wilayah RW," imbuh Ilyas.
Ia mencontohkan warga Jakarta yang hendak makan bersama keluarga ataupun rekan-rekan akan bertolak ke daerah penyangga Jakarta, yakni Bekasi. Jadi uang warga yang seharusnya dihabiskan di Jakarta malah berpindah dan masuk ke kas Pemkot Bekasi.
"Kenyataan di lapangan berapa banyak ekonomi kita yang hilang. Kenapa Bekasi? Kenapa daerah-daerah penyangga Jakarta bisa menerapkan itu? Tapi kenapa kita di DKI tidak bisa? Padahal kita percontohan untuk wilayah-wilayah lain barometernya Indonesia," lanjutnya.
Diketahui, keputusan diperpanjang atau tidaknya masa PSBB ketat Jakarta akan diumumkan hari ini. Hal itu akan disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tonton juga 'Berikut 13 Kegiatan yang Dibuka di Jakarta, Tak Ada Bioskop':
(isa/imk)
