Round-Up

Turun Gunung Eks Pimpinan Kala Firli Bahuri cs Dapat Mobil Jabatan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 22:02 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Foto Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK (Rachman Haryanto/detikcom)

Abraham Samad

Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad merespons anggaran Rp 1,4 miliar untuk mobil dinas pimpinan saat ini. Dia merasa heran, karena di zamannya, dia mengaku hanya menggunakan mobil bekas dari pimpinan sebelumnya.

"Dulu waktu zaman saya mobil bekas dari pimpinan sebelumnya yang kita pakai kalau nggak salah Innova, itu pun bukan baru, itu peninggalan pimpinan sebelumnya. Kita dari rumah ke kantor saja pakai mobil pribadi, nanti di kantor kalau ada kegiatan dinas ke lembaga-lembaga baru pakai mobil dinas. Dalam artian KPK memang begitu, nggak boleh digunakan untuk keperluan pribadi," kata Abraham ketika dihubungi, Kamis (15/10/2020).

Namun, ungkapan Abraham itu bukan berarti dia iri terhadap anggota KPK saat ini. Dia mengatakan malah justru pihaknya tidak menganggarkan dana untuk fasilitas pribadi.

Abraham mengatakan dalam KPK ada budaya organisasi yang salah satunya menjelaskan tentang penghematan. Budaya ini pun membuat KPK menjadi role model bagi lembaga lain. Karena itulah dia tidak ingin menentang budaya tersebut.

"Dulu KPK itu kan ada namanya budaya organisasi, salah satunya KPK harus melakukan penghematan, bergaya hidup sederhana itu diatur dalam budaya organisasi KPK," ujarnya.

Laode M Syarif

Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode M Syarif menilai seharusnya pimpinan KPK dan jajarannya saat ini berempati terhadap situasi bangsa akibat pandemi COVID-19.

"Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat COVID-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta," kata Syarif kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Syarif mengatakan di tengah situasi pandemi COVID-19, tak pantas pejabat meminta fasilitas negara berupa mobil dinas baru. Dia berharap perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tak mempengaruhi nilai-nilai luhur KPK seperti sikap independensi dan sederhana.

"Kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang," ujar Syarif.

Busyro M

Sedangkan eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai adanya anggaran Rp 5 miliar untuk mobil dinas buat Firli cs ini merupakan refleksi krisisnya kepemimpinan yang melunturkan kode etik KPK. Sebab, menurutnya, sejak dulu tak ada fasilitas mobil dinas.

"Itu refleksi dari krisis kepemimpinan yang berdampak pada lunturnya kode etik. Pimpinan dan pegawai KPK tidak ada mobil dinas sejak dulu," kata Busyro kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Busyro menyebut, sejak 2003, tidak ada ketentuan pimpinan KPK mendapat mobil ataupun rumah dinas. Dia mengatakan gaji pimpinan KPK sudah mencukupi.

"Akar dan sumber segala sumber kerusakan negara adalah kepemimpinan yang keropos, moral, dan keteladannya. Korupsi yang makin sistemik dan pandemik maupun kebohongan-kebohongan yang melembaga serta kekerasan aparat terhadap rakyat adalah sebagai produknya. Bahkan kini meningkat menjadi korupsi legislasi," ujarnya.

Bambang Widjojanto

Sedangkan mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW), menyoroti keteladanan dengan menyebut pimpinan KPK saat ini tengah menonjolkan sisi buruk.

"Pimpinan KPK sedang meninggikan keburukannya dalam hal keteladanan. Tindakan ini sekaligus sesat paradigmatis," kata BW, kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Dia mengatakan sejak awal KPK dibangun dengan citra lembaga yang efisien, efektif, menjunjung tinggi integritas, dan kesederhanaan. Namun, kata dia, saat ini citra KPK telah diubah.

"Mobil dengan cc tinggi tidak efisien dan efektif karena tidak berpengaruh upaya percepatan dan peningkatan kualitas pemberantasan korupsi," ujar BW.

Menurut BW, dari sisi manajemen, KPK dibangun dengan gaji tunggal karena seluruh fasilitas sudah dijadikan bagian atau disatukan menjadi komponen gaji. Oleh karena itu, kata dia, pimpinan dan pejabat KPK tak boleh menerima mobil dinas dan rumah dinas.

"Seharusnya tidak boleh ada pemberian lagi fasilitas kendaraan karena akan redundant," katanya.


(rdp/lir)