BW Soroti Keteladanan Pimpinan KPK soal Anggaran Mobil Dinas

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 15:24 WIB
Bambang Widjojanto (BW) dan eksKSAU Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat mendatangi kantor BPN di Kertanegara
Foto: Bambang Widjojanto (Marlinda Octavia/detikcom)
Jakarta -

Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW), menyoroti keteladanan pimpinan KPK saat ini soal anggaran Rp 5 miliar lebih untuk mobil dinas. BW menyebut pimpinan KPK saat ini tengah menonjolkan sisi buruk.

"Pimpinan KPK sedang meninggikan keburukannya dalam hal keteladanan. Tindakan ini sekaligus sesat paradigmatis," kata BW, kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Dia mengatakan sejak awal KPK dibangun dengan citra lembaga yang efisien, efektif, menjunjung tinggi integritas dan kesederhanaan. Namun, kata dia, saat ini citra KPK telah diubah.

"Mobil dengan CC tinggi tidak efisien dan efektif karena tidak berpengaruh upaya percepatan dan peningkatan kualitas pemberantasan korupsi," ujar BW.

Menurut BW, dari sisi manajemen, KPK dibangun dengan gaji tunggal karena seluruh fasilitas sudah dijadikan bagian atau disatukan menjadi komponen gaji. Oleh karena itu, kata dia, pimpinan dan pejabat KPK tak boleh menerima mobil dinas dan rumah dinas.

"Seharusnya tidak boleh ada pemberian lagi fasilitas kendaraan karena akan redundant," katanya.

"Dengan menerima pemberian mobil dinas maka pimpinan KPK telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik dan perilaku karena menerima double pembiayaan dalam struktur gajinya," sambungnya.

BW heran terhadap KPK saat ini. Bukan tanpa alasan, BW menyebut disaat pandemi COVID-19 ini semua lembaga seharusnya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

"Pertanyaan dasarnya, apakah kalau pakai kendaraan, pemberantasan korupsi yang di-lead pimpinan jadi lebih hebat? Semua lembaga diharuskan refocusing untuk penanganan COVID, tapi kok ada lembaga yang justru dapat fasilitas mobil," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pimpinan KPK akan mendapatkan mobil dinas baru yang anggarannya lebih dari Rp 5 miliar. Ternyata bukan hanya itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK pun mendapatkan jatah.

Hal itu terungkap dari daftar anggaran KPK untuk 2021 yang telah disetujui Komisi III DPR. Informasi yang diterima, mobil jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar. Sedangkan untuk empat Wakil Ketua KPK masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Spesifikasinya mobil 3.500 cc.

Sementara itu, untuk mobil jabatan lima Dewas KPK masing-masing dianggarkan Rp 702 juta sehingga totalnya lebih dari Rp 3,5 miliar. Anggaran mobil Rp 702 juta itu juga disiapkan untuk enam pejabat eselon I KPK. Dewas KPK telah menolak mobil dinas.

(fas/aud)