Sekjen MUI Minta TNI Tegas soal Kasus Prajurit LGBT

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 15:08 WIB
Sekjen MUI Anwar Abbas.
Sekjen MUI Anwar Abbas. (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, meminta pimpinan TNI bersikap tegas terkait kasus prajurit yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Sikap tegas ini semata-mata, kata Anwar, untuk menjaga muruah TNI agar tidak rusak di mata rakyat.

"Kita meminta pimpinan TNI agar bersikap tegas dalam menghadapi masalah ini agar citra TNI tidak rusak dan jatuh di mata rakyat dan bangsa apalagi sapta marga itu bagi seorang prajurit merupakan kehormatan dan nyawa bagi mereka," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).

Kasus prajurit yang didakwa melakukan hubungan seks sesama jenis ini mencuat setelah diungkap oleh Ketua Muda MA bidang militer Burhan Dahlan. Burhan mengungkap ada 20-an perkara prajurit yang didakwa melakukan hubungan seks sesama jenis tapi malah divonis bebas oleh Pengadilan Militer tingkat pertama.

"Hal ini tentu saja jelas-jelas sangat kita sesalkan. Untuk itu kita meminta pimpinan tertinggi TNI agar turun tangan bagi menjaga muruah dan nama baik TNI karena sepanjang pengetahuan kita selama ini TNI menerapkan sanksi tegas terhadap oknum Prajurit TNI yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum kesusilaan termasuk di antaranya LGBT," ujar Anwar.

Anwar mempertanyakan dasar hakim yang membebaskan mereka yang terlibat praktik LGBT. Anwar menyinggung soal nilai yang terkandung dalam Sapta Marga.

"Kalau benar pengadilan militer membebaskan mereka-mereka yang terlibat dalam praktik LGBT tersebut maka pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan kepada para hakim yang mengadili dikemanakan oleh mereka poin ketiga yang ada dalam sapta marga yang berbunyi 'kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa'," ujar Anwar.

"Ini artinya sebagai kesatria, prajurit TNI harus menghormati ajaran agama yang mereka anut. Dan seperti kita ketahui bersama tidak ada satu agama pun di negeri ini yang diakui oleh negara yang mentolerir perilaku LGBT, tapi mengapa pengadilan militer tersebut bisa membebaskan mereka yang melakukan praktek seksual menyimpang dan memalukan itu," sambung Anwar.

Sebelumnya, Mabes TNI masih melakukan klarifikasi terkait 20-an kasus prajurit TNI yang didakwa melakukan hubungan seks sesama jenis.

"Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Kamar Militer MA di YouTube pada saat pembekalan hakim militer tentang adanya Pengadilan Militer yang memutus bebas oknum prajurit pelaku LGBT masih dalam klarifikasi untuk diperoleh data yang valid," ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).

Kolonel Aidil menegaskan TNI menerapkan sanksi tegas terhadap prajurit yang memiliki orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Sanksinya diproses hukum dan pemecatan dari dinas militer secara tidak hormat.

"TNI menerapkan sanksi tegas terhadap oknum prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum kesusilaan, termasuk di antaranya LGBT," sebut Kolonel Aidil.

Perilaku LGBT disebut bertentangan dengan disiplin militer. Kolonel Aidil juga menyebut LGBT sebagai pelanggaran berat bagi seorang prajurit.

"Bertentangan dengan disiplin militer dan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI. Proses hukum diterapkan secara tegas dengan diberikan pidana tambahan pemecatan melalui proses persidangan di Pengadilan Militer," tegasnya.

Simak video '20 Perkara LGBT di Lingkungan TNI, Berpangkat Letkol hingga Prada':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/fjp)