Oknum TNI Dipecat karena Seks Sejenis, Legislator PKB: LGBT Harus Diatasi

Rahel - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 18:55 WIB
Poll Abdul Kadir Karding
Abdul Kadir Karding (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Isu LGBT menjadi sorotan setelah ada anggota TNI yang dipecat. Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding, menegaskan negara Indonesia tidak mengenal tradisi LGBT.

"Kalau di negara kita ini sebenarnya secara tradisi maupun hukum tidak mengenal pembolehan LGBT ya," kata Karding kepada wartawan pada Kamis (15/10/2020).

Karding mengatakan LGBT tidak boleh berkembang karena akan berdampak buruk terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Ia meminta agar persoalan LGBT di lingkungan TNI dapat diatasi.

"Saya kira harus segera diatasi kalau betul ada data di institusi TNI. Itu harus segera dicarikan solusi-solusinya. Yang jelas itu tak boleh berkembang dan akan sangat riskan dan tidak baik bagi perkembangan bangsa kita ke depan," ujar Karding.

Karding mengimbau pimpinan TNI agar mengatasi persoalan terkait LGBT di institusinya. Ia pun kembali menekankan negara Indonesia tidak mengakomodasi cara hidup LGBT.

"Sekali lagi kita negara ini tidak mengakomodir proses hidup yang, apalagi lagi LGBT. Tidak dikenal. Jadi harus segera diatasi oleh pimpinan TNI," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, diketahui, Pengadilan Militer II-10 Semarang memecat Praka P sebagai prajurit TNI karena terbukti melakukan hubungan seks sesama jenis. Selain dihukum 1 tahun penjara, ia dipecat dari dinas militer.

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Militer Semarang yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (14/10). P menjadi prajurit TNI pada 2008.

TNI menegaskan akan menerapkan sanksi tegas terhadap prajurit yang LGBT. Sanksinya diproses hukum dan pemecatan dari dinas militer secara tidak hormat.

"TNI menerapkan sanksi tegas terhadap oknum prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum kesusilaan, termasuk di antaranya LGBT," ujar Kabid Penum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10)

Kolonel Aidil mengatakan aturan soal larangan LGBT sudah tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Aturan itu menyebut LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit.

Simak video '20 Perkara LGBT di Lingkungan TNI, Berpangkat Letkol hingga Prada':

[Gambas:Video 20detik]

(hel/gbr)