Bukan Rp 60 M, Hakim Sebut Dirut PT CMIT Korupsi Rp 15 M di Proyek Bakamla

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 13:40 WIB
Sidang vonis Dirut PT CMIT Rahardjo Pratjihno (Foto: Zunita/detikcom)
Sidang vonis Dirut PT CMIT Rahardjo Pratjihno (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Direktur Utama (Dirut) PT CMIT, Rahardjo Pratjihno, bersalah telah melakukan korupsi. Hakim mengatakan Rahardjo terbukti korupsi Rp 15 miliar di proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla), bukan Rp 60 miliar seperti di tuntutan jaksa.

"Menimbang, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa selaku Dirut PT CMIT, yang memiliki commitment fee, yakni karena progres fisik baru mencapai 80 persen senilai Rp 78 miliar lebih, belum mencapai 88 persen, sebagaimana berita acara 10 Desember. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara Bakamla RI sejumlah Rp 15.014.122.595," jelas hakim saat membaca pertimbangan putusan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020).

Hakim merinci kerugian negara Rp 15 miliar didapat dari pemberian commitment fee kepada Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsyi sebesar Rp 3,5 miliar dan Rp 11,5 miliar itu didapat dari permainan data proyek Bakamla yang dimainkan Rahardjo.

"Menimbang bahwa nilai pengerjaan terdakwa selaku Dirut CMIT adalah senilai Rp 138.505.920 tapi karena dilakukan pembayaran Rp 150 miliar seolah-olah padahal PT CMIT belum mencapai prestasi 81 persen, maka majelis hakim berpendapat ada kerugian dan memperkaya diri terdakwa yaitu Rp 11.514.120.595," papar hakim.

Menanggapi pertimbangan hakim itu, jaksa KPK akan pikir-pikir dan mempelajari putusan hakim terkait jumlah korupsi Rp 15 miliar yang berbeda jauh dengan dakwaan dan tuntutan jaksa KPK. Jaksa juga merencanakan akan ada banding atas putusan ini.

"Memang tadi dalam putusan majelis hakim beda dengan tuntutan JPU ada Rp 60 miliar sekian bahwa penghitungan yang dilakukan majelis hakim memang hakim punya penilaian, namun karena kami dikasih waktu pikir-pikir, kami diskusi lagi akan ada upaya hukum lanjutan untuk menghitung upaya kerugian keuangan," ujar jaksa KPK Takdir Suhan seusai sidang.

Jaksa KPK Takdir SuhanJaksa KPK Takdir Suhan (Zunita Amalia Putri/detikcom)

Dia juga menjelaskan, dalam perhitungan ini, majelis hakim mempertimbangkan adanya biaya lain terkait produksi di Bakamla yang sudah berjalan. Meski begitu, jaksa Takdir tetap mengapresiasi vonis hakim.

"Hitungan Rp 60 miliar dari JPU itu tidak mempertimbangkan hal lain kaitannya dengan pemasangan alat dan sebagainya dianggap bahwa Rp 70 miliar yang di awal, kami anggap itulah yang dilakukan biaya yang sudah dikeluarkan untuk PT CMIT. Tapi majelis hakim mempertimbangkan ada biaya lain terkait pemasangan alat dan sebagainya, sehingga hakim membuat kesimpulan kerugiannya hanya Rp 15 miliar sekian," ucap Takdir.

Sementara itu, pengacara Rahardjo, Saud Edward Rajaguguk, mengaku senang atas putusan hakim. Dia senang kliennya tidak terbukti korupsi Rp 60 miliar.

"Saya merasa sangat senang putusan hakim yang mengatakan pendapat BPKP Pak Rahardjo merugikan Rp 60 miliar tak terbukti, tapi hakim menghitung sendiri sehingga menjadi Rp 15 miliar. Ini kebetulan menguntungkan klien kami," pungkas Saud.

Simak juga video 'Diduga Korupsi Pengadaan Bibit Kopi, Oknum Pejabat Mamasa Ditahan!':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/azr)