Kasus Proyek Bakamla, Dirut CMI Didakwa Korupsi Rp 60 Miliar

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Senin, 08 Jun 2020 12:13 WIB
Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Bakamla.
Foto: Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Bakamla. (Ibnu-detikcom)
Jakarta -

Jaksa mendakwa Direktur Rahardjo Pratjihno (Direktur Utama PT CMIT) melakukan korupsi sebesar Rp 60 miliar dalam proyek perangkat transportasi informasi terintegrasi (backbone coastal surveillance system) pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Perbuatan Rahardjo bersama Ali Fahmi merugikan negara Rp 63 miliar.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melanggar ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 dalam pengadaan Backbone Coastal Surveillance System yang terintergrasi dengan Bakamla," kata Jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (8/6/2020).

Perbuatan itu dilakukan bersama dengan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Bakamla RI, Leni Marlina selaku ketua unit pengadaan Bakamla RI dan Juli Amar Ma'ruf selaku anggota atau koordinator ULP Bakamla RI pada bulan Maret 2016 sampai Desember. Dalam dakwaannya, jaksa juga menyebut terdakwa melakukan korupsi bersama seorang bernama Ali Fahmi.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu memperkaya terdakwa selaku pemilik PT CMI sebesar Rp 60.329.008.006, dan memperkaya Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsyi sebesar Rp 3,5 miliar yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 63.829 miliar," ujarnya.

Dalam dakwaan itu, Fahmi disebut sebagai staf khusus di Bakamla. Nama Fahmi juga pernah disebut dalam sidang terdakwa sebelumnya terkait kasus ini.

Dalam sidang ini, Rahardjo tidak dihadiri di ruang sidang. Dia hanya menyaksikan langsung lewat sambungan video dari tahanan.

Rahardjo sendiri merupakan tiga tersangka baru yang ditetapkan KPK bersama Ketua Unit Layanan dan Pengadaan Leni Marlena, anggota Unit Layanan Pengadaan BCSS Juli Amar Ma'ruf, dan Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno selaku rekanan BCSS Bakamla.

Kasus ini berawal pada 2016 saat Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan laut, serta Leni dan Juli diangkat menjadi Ketua dan anggota ULP di Bakamla.

Pada tahun yang sama, ada usulan anggaran pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) senilai Rp 400 miliar yang bersumber dari APBN-P 2016. Kemudian, ULP Bakamla mengumumkan lelang BCSS dengan pagu anggaran Rp 400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp 399,8 miliar dan PT CMIT, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang pada September 2016.

Kemudian terjadi pemotongan anggaran oleh Kemenkeu pada Oktober 2016. Meski anggaran yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk pengadaan ini kurang dari nilai HPS pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang.

Lalu, Bambang Udoyo selaku PPK dan Rahardjo selaku Dirut PT CMIT meneken kontrak dengan nilai Rp 170,57 miliar pada 18 Oktober 2016. Kontrak itu disebut bersumber dari APBN-P 2016 dan berbentuk lump sum.

Selain ketiga tersangka itu, sebenarnya ada seorang tersangka lain yang ditetapkan dalam perkara ini, yaitu Bambang Udoyo, yang merupakan militer aktif. Kasus tersebut ditangani POM AL kemudian disidang di Pengadilan Militer Jakarta. Bambang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus suap pengadaan satellite monitoring di Bakamla.

(abw/dwia)