Round-Up

Prabowo Diserang 'Kaset Lama', Senayan Pun Membela

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 20:27 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri) tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jakarta -

Amnesty Internasional Indonesia dkk memprotes keras pencabutan larangan Prabowo Subianto untuk masuk Negeri Paman Sam. Politisi di DPR kompak membela Prabowo.

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto awalnya diundang oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat.

Kunjungan Prabowo akan dilakukan pada tanggal 15-19 Oktober 2020. Isi undangan Prabowo ke AS untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan.

Atas undangan itu, Prabowo yang untuk pertama kali dalam kurun 20 tahun bakal berangkat ke AS itu siap memenuhi undangan tersebut.

Meski dunia sedang menghadapi wabah COVID-19 tak biasa, Prabowo tetap bakal memenuhi undangan AS.

Bahkan, Prabowo mengaku telah melapor ke Presiden Jokowi soal rencana kunjungan ke AS.Prabowo lalu mengulang percakapannya dengan Presiden Jokowi saat melaporkan rencana kunjungan ke AS.

"Walaupun perjalanan jauh sekarang pandemi COVID, tapi ya tetap kita hormati. Saya menghadap Presiden, saya lapor Presiden, 'Pak, saya dapat undangan dari Amerika Serikat'. Presiden mengatakan, 'Ya harus berangkat'. 'Ya siap'," ucap Prabowo dalam wawancara khusus courtesy DPP Partai Gerindra seperti dilihat Selasa (13/10/2020).

Prabowo juga mengungkapkan akan membahas soal keinginannya memitigasi kebocoran dalam pertemuan mendatang. Apa maksudnya?

"Untuk mitigasi kebocoran, jangan sampai kebocoran itu berlanjut, apalagi melebar atau menambah. Ini kadang-kadang... ini fokus saya. Dalam pembelanjaan pembelian alutsista, saya ingin harga yang terbaik, harga yang paling murah tapi kualitas paling tinggi. Ini selalu perjuangan saya," ucap Prabowo.

Undangan AS terhadap Prabowo menuai sorotan tajam dari Amnesty Internasional. Amnesty International dan sejumlah lembaga menyurati Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo. Mereka mengkritik soal pencabutan larangan Prabowo untuk masuk AS.

"Kami menulis untuk mengungkapkan keprihatinan kami yang besar mengenai pemberian visa Departemen Luar Negeri kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, untuk datang ke Washington DC untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley pada 15 Oktober," demikian isi surat tersebut, Rabu (14/10/2020).

Surat tersebut ditandatangani perwakilan lembaga Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interest Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan LBH Pers.

Kritik dari Amnesty International ini terkait kasus pelanggaran HAM atas dugaan keterlibatan Prabowo terkait penculikan aktivis prodemokrasi Indonesia di akhir kepemimpinan Presiden Soeharto. AS sendiri sebelumnya memasukkan nama Prabowo ke daftar hitam atas perkara tersebut.

Amnesty International menilai pemberian izin Prabowo bertemu dengan pejabat AS berpotensi melanggar hukum Laehy. Di bawah undang-undang Leahy, Pemerintah AS dilarang menggunakan dana untuk membantu unit pasukan keamanan asing jika terdapat informasi kredibel yang menunjukkan bahwa unit tersebut dalam komisi pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights atau GVHR). Pelanggaran HAM berat yang dimaksud termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan pemerkosaan.

"Undangan ke Prabowo Subianto harus dibatalkan jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan atas kejahatan kekejaman yang dituduhkan kepadanya," tulis Amnesty International dalam suratnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2